APBD Tulungagung 2027 Disepakati, Belanja Tembus Rp3,21 Triliun dan Defisit Rp286,8 Miliar
LIMADETIK.COM, TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bersama DPRD resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, APBD Tulungagung ditetapkan dengan total pendapatan sebesar Rp2,93 triliun dan belanja mencapai Rp3,21 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp286,86 miliar.
Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (18/11/2026). Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi agenda penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Penetapan APBD ini terasa istimewa karena bertepatan dengan puncak peringatan Hari Jadi ke-821 Kabupaten Tulungagung.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Plt. Bupati Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan tenaga dan pemikiran dalam mencermati, membahas, serta menyempurnakan rancangan anggaran hingga mencapai persetujuan bersama.
Menurutnya, proses pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi tahapan penting untuk menghasilkan APBD yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas kerja kerasnya dalam mencermati, membahas, dan menyempurnakan rancangan anggaran. Melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, akhirnya APBD Tahun Anggaran 2027 dapat disepakati,” ujar Ahmad Baharudin.
Berdasarkan hasil kesepakatan, struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 terdiri atas pendapatan sebesar Rp2.932.161.039.149,02 dan belanja sebesar Rp3.219.027.489.972,86. Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp286.866.450.823,84.
Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp286.866.450.823,84 dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp0.
Ahmad Baharudin menjelaskan, anggaran tersebut disusun dengan mengacu pada sejumlah tema prioritas pembangunan tahun 2027. Di antaranya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan ekonomi sektor unggulan, penyediaan infrastruktur berkualitas, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan maupun kesehatan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menitikberatkan pada pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penguatan ketahanan bencana, serta pelestarian budaya.
Ia berharap kesepakatan APBD tersebut menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pembangunan.
“Harapan kami, kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dan ditingkatkan. Dengan sinergi yang kuat, seluruh program pembangunan dapat berjalan optimal demi mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos., menegaskan bahwa Propemperda Tahun 2027 bukan sekadar agenda rutin legislasi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan pembentukan produk hukum daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Marsono, setiap peraturan daerah yang direncanakan harus memiliki relevansi dengan persoalan dan kepentingan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Propemperda Tahun 2027 merupakan instrumen strategis untuk memastikan produk hukum daerah yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, keselarasan antara perencanaan dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan transparan,” tegas Marsono.
Ia berharap melalui perencanaan legislasi dan penganggaran yang terarah, kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dengan disepakatinya APBD 2027 dan penyampaian Propemperda tersebut, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan semakin solid dalam mengawal pembangunan Kabupaten Tulungagung ke depan.
Penulis : Dar
Editor : Wahyu













Komentar