SAMPANG, limadetik.com — Rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengaktifkan kembali transportasi kereta api di Madura bagian dari memenuhi kebutuhan transportasi publik yang cepat dan murah. Namun sampai saat ini masih banyak warga Madura, khususnya di Kabupaten Sampang belum mengetahui detail rencana tersebut.
Rencana Pemprov Jatim tersebut, mendapatkan perhatian khusus dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sampang, terkait antisipasi potensi sosial.
Menurut Faisol Ramdani, Ketua Lakspesdam NU Sampang, pada prinsipnya rencana pemerintah Provinsi Jatim untuk mengaktifkan kembali transportasi kereta api di Madura perlu diapresiasi, namun langkah awal yang perlu ditempuh pemangku kebijakan harus ada sosialisasi yang massif ke masyarakat.
“Mengingat banyak lahan rel kereta api sudah di tempati bangunan permanen, masjid dan lainnya di Kabupaten Sampang” katanya, Rabu (7/8/2019).
Lanjut Faisol Ramdani, sosialiasi tersebut sangat dibutuhkan guna meminimalisir konflik dengan warga saat dibangun nantinya. “Tidak hanya itu, sosialisasi juga harus secara terbuka menjelaskan hak dan kewajiban warga, misalnya ada warga yang sudah bangun rumah di tanah jalur rel kereta api, apakah bangunannya itu mendapat ganti rugi apa gak, jika dapat ganti rugi bagaimana teknisnya serta lain lainya” terang Faisol.
Dikatakan Faisol, sosialiasi itu dimaksudkan untuk meminimalisir konflik dengan warga saat dibangun nantinya. Tidak hanya itu, sosialisasi juga harus secara terbuka menjelaskan hak dan kewajiban warga, misalnya ada warga yang sudah membangun rumah di tanah jalur rel kereta api, apakah bangunannya itu mendapat ganti rugi apa tidak?. Jika dapat ganti rugi bagaimana teknisnya serta lain lainya.
“Informasi yang kami dapat dari beberapa mitra di Jakarta, rencana mengaktifkan kereta api di Madura masih tahap surve lokasi akan dimulai Tahun 2020. Kami berharap pola pendekatan terhadap masyarakat Madura, Wabil khusus di Kabupaten Sampang harus benar-benar maksimal”.Pungkasnya.
Berdasar informasi yang dihimpun, pemerintah Provinsi Jatim saat ini masih meminta PT KAI turun secara khusus untuk mengecek kembali kondisi rel dan stasiun seperti apa. Karena titik-titik stasiun yang akan berdiri mesti dilihat kembali. Kalau titik stasiunnya perlu dibangun, maka harus dibangun. Sebab, kereta api diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurai kemacetan, terutama di Tanah Merah dan Blega. (NOR/YT)
