PAMEKASAN, Limadetik.com – Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Baddrut Taman mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pamekasan agar jadi penguat Negara dan meminta agar bekerja hanya untuk kepentingan rakyat semata. Support seperti ini selalu bupati berikan kepada bawahannya untuk memberikan yang terbaik demi keberlangsungan hidup bangsa dan negara.
Ia menilai, Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah menerima segalanya dari negara. Tidak hanya gaji, dan tunjangan yang diterimanya setiap bulan, melainkan status sosial di tengah-tengah masyarakat menempati posisi tertentu.
“Saya ingin mengajak untuk semua ASN, ayo kita jadi penguat keberlangsungan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) melalui pemerintahan di Kabupaten Pamekasan, produktif, inovatif, dan bekerja luar biasa,” ungkapnya, Sabtu (14/5/2022).
Bupati muda penuh energik ini menyampaikan terima kasih kepada para abdi negara yang telah bekerja luar biasa untuk kepentingan rakyat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Mengingat, segala kerja yang dilakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak.
Ia pun mengintakan para ASN dengan posisi apapun jangan sampai ada yang merasa lebih terhormat, hanya kerja ikhlas dan kerja luar biasa itulah yang pantas mendapatkan predikat terhormat itu.
“Kalau diumpamakan dengan struktur kendaraan, antara ban dan mesin tidak ada yang lebih terhormat. bannya bagus, mesinnya tidak berfungsi, ya tidak bisa. Mesinnya bagus, bannya bocor, tidak bisa berjalan juga,” tandas Bupati mengumpamakan.
Mas Tamam sapaan akrab Bupati Pamekasan ini menyampaikan, dirinya tidak membatasi pertemuan dengan siapapun untuk percepatan pembangunan Pamekasan, ASN yang menempati posisi terendah pun bisa bertemu langsung dirinya untuk menyampaikan apa saja untuk kemajuan Pamekasan.
“Etika birokrasi zaman dulu dengan sekarang ini berbeda, jadi tidak usah pamit kepada kepala dinas. Jika dulu kepemimpinan birokratif, saat ini kolaboratif,” tegasnya.
Mantan Anggota DPRD Jawa Timur ini pun kembali mengingatkan tentang kontrak kinerja antara bupati dengan pimpinan OPD yang harus terlaksana sesuai target yang disepakati bersama. Karena sanksinya adalah turun jabatan bagi mereka yang tidak bisa merealisasikannya tepat waktu.
“Kita pastikan, sanksi bagi pimpinan OPD yang tidak bisa merealisaskian targetnya sesuai kontrak kinerja. Oleh karena itu, mulai hari ini bismillah bekerja semakin produktif, semakin luar biasa, dan beberapa yang belum tuntas akan segera dituntaskan,” pungkasnya.
