SITUBONDO, Limadetik.com – Masih menyisakan pekerjaan yang belum kelar. Jembatan Limpas yang didanai APBD tahun 2013 sebesar Rp 3,2 miliar sebelumnya pernah ambruk, akibat tergerus derasnya air aliran sungai di Sampean Lama.
Dan akibat ambruknya jembatan Seliwung ini sempat di permasalahkan serta dikasuskan oleh beberapa orang aktivis namun hingga saat ini kasus tersebut tidak ada kabarnya.
Hari Senin, (08/01/2018), Jembatan Seliwung kembali tidak bisa di manfaatkan warga karena Penyangga di sisi timur jembatan longsor dan ambruk.
Pasca banjir bandang di sungai desa Seliwung kemarin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo, Forpimka Kecamatan Panji, Aparatur Desa, Team Operator PU dan Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan kondisi jembatan Limpas di Desa Seliwung Kecamatan Panji.
Hasil pengecekan penyanggah dan plengsengan jembatan Limpas di sebelah timur bagian sisi selatan mengalami longsor dan rusak diakibatkan erosi dan struktur tanah yang bergerak, sedangkan pematang jembatan tersebut hanya tertumpuk sampah.
Untuk keamanan dan keselamatan warga, dilakukan penutupan sementara akses jembatan limpas bagi kendaraan R4 dan Truck sampai dengan proses pembersihan sampah selesai sehingga bisa dilakukan pengecekan lebih rinci terkait keamanan jembatan.
Pembersihan dilakukan secara bersama-sama masyarakat dibantu alat berat dari Dinas PUPR Situbondo.
Terpisah, Ketum Gp Sakera (Gerakan Perlawanan Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi dan Advokasi) Situbondo, Syaiful Bahri, membenarkan “Mendengar info dari masyarakat terkait hal tersebut, kami langsung menuju TKP dan ternyata benar di samping longsor”.
“Juga jembatan Limpas Seliwung seakan-akan menjadi penyaringan sampah karena memang posisi jembatan yang sangat tidak ideal yaitu terlalu dekat dengan arus sungai, sehingga bisa di pastikan setiap musim penghujan”, ujar Ipul panggilan akrabnya.
Ipul menjelaskan, “Apalagi debit air di saat tinggi, jembatan tersebut tidak bisa dilalui mas. Kan kasihan masyarakat khususnya Desa Seliwung. Saat mau lewat harus berputar jauh”.
Lebih jauh lagi, Ipul mengatakan, “Saya merasa kesa serta kecewa. Ini jelas kesalahan dari awal perencanaan, tidak di perhitungkan analisa dampaknya, kontruksinya dan terkesan proyek ini dilakukan tanpa perencanaan yang matang juga terkesan hanya proyek yang asal-asalan”.
Sambung Fatoni anggota dari Gp Sakera, “Ini salah satu bukti kalau SDM dari CV atau PT yang mengerjakan proyek ini tidaklah professional dan salah satu bukti juga akibat Pemalsuan dokumen atau SKA dan SKT yang telah kami laporkan”.
Ipul menambahkan lagi, “Itu jelas efek dari SKA dan SKT yang di palsukan cukup berdampak dan sangat merugikan masyarakat. Oleh karenanya minggu ini kami akan ke Mabes Polri di Jakarta untuk mendesak agar Pengaduan Laporan SKA SKT ini untuk segera di tindak lanjuti dan tuntaskan”, tandasnya. (Aka/yd)