Aksi Aktivis Himpass Tidak Ditemui Kadinsos P3A Sumenep
Limadetik.com, Sumenep -Massa aksi aktivis Himpass atau Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep tidak ditemui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep, Achmad Dzulkarnain. Selasa (31/10/2023).
Sempat diwakilkan oleh Fajarisman selaku kabid Kabid Rehabilitasi, untuk menemui aksi, namun massa aksi bersikukuh tetap meminta ditemui oleh Kadinsos P3a, Achmad Dzulkarnain.
“Diwakilkan kepada saya, karena Pak Kadis sedang menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Sumenep di DPRD Setempat,” katanya Fajarisman saat berusaha menemui massa aksi.
Dalam aksinya, Aktivis Himpass unjuk menyoal kinerja Kepala Dinsos P3A Sumenep, yang dinilai tidak berpihak pada warga kepulauan.
“Pengentasan kemiskinan, perlindungan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas Dinsos di Kepulauan,” kata Andi Papa, Ketua Umum Himpass.
Bahkan, aktivis Himpass menilai kegiatan Dinsos P3A minim di Kepulauan, Khususnya di Sapeken.
“Kado Dinsos P3A terhadap Hari Jadi ke-754 Kabupaten Sumenep adalah segudang masalah bukan solusi, khususnya di Kepulauan Sapeken. ” teriaknya.
Selain itu, ia mengungkapkan anggaran 1,3 milliar yakni lebih besar dari pada bantuan kepada 6000 perempuan lansia dengan anggaran sekitar 900 juta yang hanya untuk makan 3 hari dengan spesifikasi mie instan, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter dan beras 5 kg.
“Juga, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, harusnya Dinsos P3A mengambil langkah pengurus utamaan gender (PUG) bukan hanya sosialisasi semata yang menghabiskan anggaran,” ujar Andi.
“Maka dari itu kami Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menuntut tegas terhadap Kapala Dinsos P3a Sumenep.” tukasnya.
Berikut tuntutan Aktivis Himpass:
1. Bupati harus evaluasi Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sumenep.
2. Mempertanyakan mobil bantuan dari KEI sampai hari ini tidak di distribusikan kepada penerima.
3. Terindikasi ada monopoli anggaran yang dilakukan oleh individu di Dinsos P3A secara terencana dan dilakukan oleh Kepala Dinas dan kroninya dengan anggaran yang cukup fantastis.
4. Meminta Kepala Dinas Sosial dan P3A mundur dari jabatan.
5. Jika 4 tuntutan di atas tidak diindahkan, maka, Bupati Sumenep harus mundur sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sumenep.
