Aktivis Pemuda Demokrasi Desak Transparansi Dinas PMD Sumenep Soal LPJ BUMDes
LIMADETIK.COM, SUNENEP – Sejumlah aktivis yang terhimpun dalam Organisasi Pemuda Demokrasi Sumenep melakukan audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Selasa (23/12/2925).
Audiensi itu berlangsung di ruang rapat DPMD itu diwarnai perdebatan tajam mengenai pengawasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya transparansi laporan pertanggungjawaban (LPJ) program kerja dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam pertemuan tersebut, para aktivis Pemuda Demokrasi mempertanyakan sejauh mana Dinas PMD melakukan pembinaan serta pengawasan kepada desa-desa yang ada dan bagaimana langkah-langkah yang dibangun untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
Selain itu aktivis Pemuda Demokrasi juga menyoroti tentang keterbukaan data LPJ terkait BUMDes di seluruh desa se Kabupaten Sumenep serta salah satu program dinas itu sendiri yang tidak pernah dipublikasikan secara terbuka.
Mereka (Aktivis) menilai, DPMD seolah menutup-nutupi data publik yang seharusnya bisa diakses oleh masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Kami datang bukan untuk menyerang, tapi untuk meminta kejelasan mengenai LPJ BUMDes dan ada juga salah satu program dinas yang kami minta belum juga ditunjukkan secara transparan. Padahal itu menyangkut hak kita sebagai rakyat untuk mengetahuinya. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa sulit sekali untuk membuka datanya?” ujar Asroful, koordinator lapangan, dengan nada tegas.
Menurut Asrof, selama ini publik kesulitan memperoleh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa dan alokasi anggaran pembinaan BUMDes yang berada di bawah koordinasi DPMD. Ia menilai, keterlambatan penyampaian laporan dan tidak adanya publikasi menandakan lemahnya komitmen terhadap prinsip good governance.
“BUMDes dibentuk untuk menyejahterakan desa. Kami hanya menuntut transparansi agar publik bisa ikut mengawasi. Kalau LPJ saja tidak bisa ditunjukkan kepada kami, bagaimana masyarakat bisa percaya?” tambah Asrof.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menutupi informasi publik. Ia berasalan bahwa LPJ BUMDes yang dihimpun tidak bisa ditunjukkan oleh pihaknya karena mekanisme nya.
“Kami memahami aspirasi adik-adik sekalian. Tapi perlu diketahui, LPJ BUMDes dan laporan program kami itu bersifat rahasia, jika ingin mengetahui LPJ BUMDes maka silahkan minta langsung ke Desa nya masing-masing” kata Anwar dalam keterangannya.
Namun, pernyataan tersebut justru menuai kritik lanjutan dari Aktivis Pemuda Demokrasi. Mereka menilai alasan tersebut tidak masuk akal dan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku.
Setelah perdebatan tajam mengenai transparansi LPJ BUMDes tidak kunjung menemukan titik temu, maka aktivis Pemuda Demokrasi memutuskan untuk terus mengawal kebijakan dan melanjutkan perjuangannya diruang terbuka.
“Baik kalau begitu, tapi kalau alasan ini terus digunakan setiap kali diminta data, ini sama saja menormalisasi ketertutupan dan tidak mau terbuka, maka tunggu gerakan kami selanjutnya di ruang terbuka” balas Asrof di akhir audiensi.
