SURABAYA, Limadetik.com – Terkait belum diberikannya salinan APBD 2020 oleh Gubernur Khofifah terhadap DPRD Provinsi Jawa Timur, membuat Mathur Husyairi kembali melayangkan kritik pedas kepada Pemerintah Provinsi Jatim.
”Di mana diketahui hingga saat ini telah memasuki bulan Maret tahun 2020, dokumen APBD tahun 2020 yang sudah di sahkan belum juga sampai di meja DPRD Jatim. Padahal sudah lama kita minta tapi tak kunjung datang juga” katanya.
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu berpendapat bahwa hal ini sudah menjadikan pembatasan atas kewenangan dewan, bahkan pria kelahiran Sambas itu dalam status Twitternya menandai tokoh utama Jatim seperti @KhofifahIP, @Jatimprov, @bpkri, @bpkad_jatim, @KPK_RI, @antikorupsi, @putradahlan4, @mauliye.
“Sekarang kita mau tanya, saat ini yang sebenarnya menjadi pecundang siapa?,” tanya pentolan Aktivis Jaka Jawa Timur itu, Kamis (5/03/2020).
Saat sidang Paripurna Laporan Reses I 2019-2024 DPRD Jatim, Mathur juga pernah melakukan Interupsi terkait dokumen APBD tersebut yang sangat sulit didapatkan oleh anggota legislatif walaupun dokumen itu sudah disahkan.
Dan sejak pembahasan akhir tahun 2019 lalu, hingga saat ini DPRD Jatim belum mendapatkan dokumen resmi APBD 2020 dari Pemerintah Jawa Timur dalam hal ini Gubernur.
Anggota DPRD Jatim asal Dapil 14 (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep) ini meminta agar tim anggaran eksekutif segera menyerahkan dokumen APBD 2020. Di mana ini sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar dalam menjalankan fungsi kontrol DPRD Jatim terhadap pelaksanaan APBD 2020.
“Sebagai anggota DPRD Jatim yang mewakili dapil 14 meminta agar ekskutif segera menyerahkan dokumen APBD 2020. Ini penting sebagai dasar untuk melakukan kontrol dan pengawasan,” ucap Mathur di Ruang paripurna yang dihadiri seluruh anggota DPRD Jatim, Sekdaprov dan sejumlah pimpinan OPD.
Bahkan, alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya (sekarang UINSA) itu menduga, hal begini ini sepertinya ada unsur kesengajaan dari eksekutif agar dokumen APBD 2020 menjadi dokumen terbatas dan rahasia. “Saya menilai sungguh sangat tak mencerminkan CETTARnya Gubernur yang digembar-gemborkan selama ini,” imbuhnya lagi.
Mantan aktivis PMII Jawa Timur ini mengaku sudah berusaha mendapatkan dokumen APBD 2020, namun selalu gagal. Bahkan ia mengaku mendapat informasi, bahwa selama ini memang DPRD Jatim tak pernah dikasih Dokumen APBD yang telah ditetapkan dan disahkan saat Paripurna, dan ini menurutnya sebuah preseden buruk dan kemunduran bagi sebuah Pemerintahan yang ada.
“Dan ternyata infonya selama ini dewan hanya pegang Rancangan APBD bukan APBD yang telah disahkan. Ini menjadi preseden buruk di era keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran,” tegas Matur yang berharap segera mendapat jawaban dan tindakan dari eksekutif. (ron/yd)
