SUMENEP, limadetik.com — Sejatinya bantuan gratis dari pemerintah itu bisa membikin rakyat bahagia lahir-batin. Tapi nyatanya tidak. Ada beberapa orang jera menerima bantuan karena tetangga sekitarnya banyak iri. Akhirnya si penerima bantuan terkucilkan dari pergaulan. Seperti apa yang dikeluhkan beberapa orang di Desa Pasongsongan Kabupaten Sumenep, kemarin siang di Balai Desa Pasongsongan, Selasa (17/12/2019).
Secara tak sengaja limadetik.com melewati jalan di depan Balai Desa. Ada banyak orang berkumpul, katanya ada pemberian Kartu Keluarga Sejahtera bagi orang yang tidak mampu. Tentu yang hadir mereka yang memperoleh undangan. Kebetulan ada seorang pengamat kebijakan publik Desa Pasongsongan Ibu Sundari, S.Pd.I ada di lokasi itu.
Ketika ditanya, apakah kehadiran beliau menerima bantuan juga. Ternyata hanya mewakili ibunya yang kebetulan berhalangan datang karena sakit. Tapi petugas tak bisa memberikan kartu karena aturannya tidak boleh orang lain yang mewakili. Jadi petugas akan mengunjungi penerima kartu ke rumah masing-masing, terang Ibu Sundari.
Sebagai pengamat kebijakan publik, sebenarnya Ibu Sundari agak risih dengan tumpang-tindih beragam bantuan dari pemerintah.
“Masyarakat akar rumput sudah ternina bobokan oleh bermacam bantuan. Kendati demikian, tadi ada banyak warga Dusun Pakotan tidak hadir. Kata Kadus Pakotan Saliman, dirinya sudah dua kali berkunjung ke rumah penerima kartu ini. Dari sini sudah ada indikasi tentang perspektif lain dari sebagian masyarakat itu sendiri,” ujar perempuan beranak dua seraya duduk di atas kendaraan sedang parkir, Rabu (18/12/2019).
Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sudah kental. Mereka senantiasa berharap bakal mendapat bantuan kendati strata hidupnya tidak masuk klasifikasi miskin. Ini perlu dicatat, hal itu telah membuat kecemburuan sosial bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan. Otomatis, baik yang mendapatkan bantuan dan yang tidak, terjadi sikap apatis dan sensitivitas mulai tinggi. Terjadilah gap diantara mereka.
“Apalagi kalau bantuan itu tidak tepat sasaran. Saya barusan memperhatikan, ada sebagian warga yang sesungguhnya tidak pantas menerima, karena berkecukupan. Ada tetangga saya, suaminya sudah meninggal dunia. Anaknya juga sudah tiada. Ia hidup sebatangkara. Makan pun dia dibantu dengan para keponakannya. Ia justru tidak mendapatkan kartu bantuan itu. Ini kan keterlaluan,” cetus perempuan yang menjadi guru honorer di SDN Padangdangan II Kecamatan Pasongsongan.
Sasarannya adalah perangkat desa. Warga menganggap bahwa dialah biang keroknya. Padahal kadang perangkat desa sudah melakukan pendataan hati-hati, tapi hasilnya tidak sesuai harapan.
“Saya prihatin dengan realita ini selalu berulang. Lantas siapa mau disalahkan,” pintas perempuan alumni Pondok Pesantren An-Nuqayah Guluk Guluk Sumenep.
Ibu Sundari berharap, kedepan mesti ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa bantuan gratis itu suatu kebijakan tidak populis. Yang masyarakat dambakan adalah lapangan kerja. Dirinya yakin kalau ketersediaan lapangan kerja itu bisa membuat penduduk Indonseia akan lebih mandiri.
“Bagi orang bijak, bantuan bukanlah solusi terbaik untuk masyarakat kita. Mereka lebih gembira kalau mereka bisa bekerja dan menghasilkan uang,” pungkasnya. (Yant Kaiy/yd)
