BONTANG – DPRD Kota Bontang menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Kesehatan dan lembaga lainnya dalam penanganan stunting, setelah Kadinkes Bahtiar Mabe absen dua kali dalam rapat kerja terkait.
Ketua Komisi A, Heri Keswanto, mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Kadinkes menghambat upaya untuk membahas solusi konkret terhadap masalah stunting yang meningkat di Bontang.
“Kolaborasi antarpihak sangat dibutuhkan untuk menangani stunting. Kami sangat berharap Kadinkes dapat hadir dan berkontribusi dalam rapat mendatang untuk merumuskan langkah-langkah strategis,” ungkap Heri saat rapat di Kantor DPRD Bontang, Senin (28/10/2024).
Ia menekankan, kehadiran Kadinkes sangat vital dalam memperkuat sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan stunting.
Sebelumnya, DPRD telah mengingatkan seluruh OPD, termasuk Dinas Kesehatan, untuk bersinergi menghadapi tantangan tinggi terkait angka stunting, terutama di kawasan pesisir. Heri merasa absennya Kadinkes berpotensi mengganggu upaya kolaboratif yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Heri juga mencatat bahwa meskipun anggaran untuk program penanganan stunting telah dialokasikan, penggunaan dana tersebut hingga kini dinilai kurang maksimal.
“Ada dana yang tersedia, tetapi kita perlu lebih bijak dan efektif dalam memanfaatkan untuk mencapai dampak yang signifikan,” jelasnya.
Menjelang pembahasan APBD 2025, DPRD berencana mengadakan rapat khusus dengan Dinas Kesehatan. Mereka berharap Kadinkes dapat hadir dalam pertemuan tersebut agar semua rencana program penanganan stunting dapat terintegrasi dengan baik.
“Stunting adalah masalah nyata yang berpengaruh langsung pada generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa setiap langkah diambil secara efektif untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Bontang,” pungkas Heri.
