DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna Bahas Hasil Reses II Tahun Sidang 2025, Semua Fraksi Soroti Infrastruktur-Pendidikan
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep menggelar rapat paripurna bahas hasil reses II tahun sidang 2025. Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi menyampaikan hasil serap aspirasinya masing-masing berdasarkan kebutuhan dan usulan masyarakat, Rabu (23/4/2025).
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya menyampaikan, secara keseluruhan mulai dari dapil 1 perlunya meningkatkan pembangunan infrastruktur hingga kebutuhan pembangunan jembatan singgah untuk kapal penyeberangan di pulau Masakambing Kecamatan Masalembu.
“PDI Perjuangan mendorong dan mendukung dalam hal ini saudara Bupati, mengalokasikan sebesar besarnya anggaran yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan seperti tali asih kepada sejumlah guru ngaji, seperti bantuan ke sejumlah musolla-musalla, dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai upaya yang paling sederhana iktikad kita beragama” kata juru bicaranya, Abd. Rahman.
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melalui juru bicaranya, dr. Virzannida Busyro memaparkan hasil serap aspirasi yang sudah dilakukan anggota DPRD dari PKB saat melakukan reses ke II tahun sidang 2025.
Setidaknya ada 23 item pengajuan yang sudah ditampung para anggota DPRD dari Fraksi PKB saat reses II mulai dari dapil I hingga Dapil 8 Kepulauan diantaranya, masyarakat membutuhkan sarana prasarana irigasi untuk mengaliri tanah persawahan yang kesulitan mendapatkan air karena irigasi tidak memadai dan sebagian sudah rusak parah.
Masyarakat Talango membutuhkan alat tangkap ikan bagi para nelayan, mengingat selama ini alat tangkap masih tradisional,hal ini dibutuhkan alat tangkap yang modern untuk membantu meningkatkan produktifitas hasil tangkap nelayannya.
Dibutuhkan bantuan modal untuk masyarakat Talango,khususnya bagi peternak ayam petelur dan ayam pedaging untuk pengembangan usaha agar meningkatkan produktivitas hasil peternakan, selain itu lebih ditingkatkan bantuan sarana prasarana kepada Moshollah, Masjid, Pesantren, Madrasah Ibtidaiyah, Diniyah serta lembaga pendidikan lainnya.
“Mengingat masih banyak lembaga yang belum tersentuh bantuan berupa makadam, rabat beton, pavingisasi serta pembangunan MCK/MWK untuk itu segera diupayakan melalui instansi terkait” kata juru bicara FPKB Virzannida Busyro.
Pada item terakhir FPKB juga menyinggung masalah tata kelola tempat wisata yang dinilai selama ini masah sangat minim, sehingga menjadi bagian yang harus diperhatikan untuk kemajuan pariwisata di Sumenep. “Kurangnya sentuhan pemerintah terkait tata kelola wisata pantai slopeng” ungkapnya.
Sementara Fraksi Gerindra-PKS lebih menyoroti perbedaan pembangunan infrastruktur antara daratan dan kepulauan, disamping juga persoalan pendidikan dan kesehatan.
Melalui juru bicaranya, Syamsul Bahri menyampaikan bahwa, aspirasi publik yang mereka serap saat pelaksanaan reses kedua, khususnya dalam bidang pembangunan secara umum diarahkan atau lebih dikonsentrasikan pada penguatan serta perluasan pembangunan infrastruktur, khususnya yang ada di wilayah kepulauan, pedesaan, pinggiran dan perbatasan, jalan penghubung antar Desa, antar Kecamatan.
Dampak cuaca ekstrim diikuti dengan berbagai bencana terutama banjir di berbagai wilayah secara nyata telah menyebabkan banyak jalan-jalan yang rusak parah. Kondisi demikian telah membuat kecelakaan berlalu lintas meningkat dan membuat mobilitas masyarakat menjadi tidak nyaman, khususnya jalan di pelosok Desa yang masih belum ideal dengan minimnya Lampu Penerangan Jalan Umum (JPU).
“Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep didorong untuk bisa menyediakan anggaran infrastruktur yang terus meningkat dan mencukupi untuk memperbaiki jalan-jalan rusak dan lampu penerangan Jalan Umum tersebut demi menciptakan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan kelancaran perjalanan, khususnya disaat penting terjadinya mobilitas masyarakat” katanya.
Fraksi Gerindra-PKS, fokus pembangunan infrastruktur di Pedesaan hendaknya diprioritaskan pada pemeliharaan dan perbaikan jalan, jembatan, pavingisasi, betonisasi dan pengerasan jalan, pembuatan saluran/irigasi, bendungan, bronjong, pembangunan jembatan antar Desa.
Begitu juga tanggul sungai, pengerukan sedimentasi sungai serta Pembangunan Sumur-Sumur untuk pengairan sawah, juga pengadaan Air Bersih, khususnya di Pedesaan secara lebih merata dan berkelanjutan, terutama untuk mengatasi bencana kekeringan di musim kemarau.
“Pembangunan infrastruktur tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Pedesaan, menyambung akses antar wilayah, Desa dan kampung, melancarkan arus pergerakan masyarakat, menghidupkan mobilitas kegiatan ekonomi serta demi mengantisipasi secara dini terjadinya bencana banjir, terutama banjir di daerah dataran rendah sehingga usaha mewujudkan keberadaan Desa yang maju, mandiri, aman, nyaman dan sejahtera secara merata dapat diwujudkan secara lebih merata dan berkelanjutan” pungkasnya.
Rapat paripurna hasil reses kedua kali ini, mayoritas fraksi di DPRD Sumenep sama menyampaikan ketimpangan pembangunan daratan dan kepulauan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperkuat pendidikan.
Hadir dalam rapat paripurna tersebut, wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, segenap pimpinan DPRD, seluruh Ketua OPD dan Camat se-Kabupaten Sumenep.
