Dunia Pendidikan di Sampang Tercoreng, Dewan Pendidikan Angkat Bicara

×

Dunia Pendidikan di Sampang Tercoreng, Dewan Pendidikan Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini
1564149220002

SAMPANG, limadetik.com — Dunia Pendidikan Kabupaten Sampang, Jawa Timur sangat tercoreng di tengah upaya keras para stakeholder ingin mewujudkan “Sampang yang hebat bermartabat”. Dua pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yaitu kasi Sarpas dan salah satu staf beberapa hari yang lalu di jalan mutiara kelurahan banyuanyar sampang malah diringkus oleh Kejaksaan Negeri Sampang karena menarik fee kegiatan.

Baca juga: Dua Pejabat Disdik Tertangkap Karena Fee Proyek, DPRD Sampang: Tidak Baik dan Tidak Terpuji

Salah satu Anggota Dewan Pendidikan bnagian sarana Prasarana Kabupaten Sampang Moh.Salim angkat bicara, dirinya mengaku sangat miris atas kejadian yang membuat tercorengnya dunia pendidikan di Kabupaten Sampang, menurutnya Dinas Pendidikan harusnya berupaya keras meningkatkan taraf pendidikan di Sampang dan bukan malah menarik fee dari kegiatan pembangunan di dunia pendidikan Kabupaten yang berjuluk bahari tersebut.

“Miris sekali atas kejadian ini di tengah situasi anjloknya dunia pendidikan kita, seharusnya disdik berupaya keras bagaimana meningkatkan taraf pendidikan Sampang, bukan malah menarik fee yang ujung ujungnya pasti akan mengurangi kuwalitas pembangunan sekolah tersebut” tuturnya melalui pesan whatsapp, Jumat (26/07/2019).

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan tersebut berharap Kejaksaan Negeri Sampang mengusut tuntas kasus yang menjerat dua pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang  yang juga dimungkinkan ada keterlibatan atasan di Dinas dimana mereka bekerja. Salim juga berharap status dari pemberi fee juga harus dipertegas.

“Saya harap kejaksaan mengusut tuntas kasus ini, termasuk juga dimungkinkan ada keterlibatan atasan dari tersangka, selain itu status dari pemberi fee juga harus dipertegas” katanya.

Disinggung soal peran kordinasi Dewan Pendidikan Sampang dengan Dinas Pendidikan setempat selama ini, Salim mengatakan bahwa Dewan Pendidikan selama ini hanya kebagian monitoring dan itupun tidak maksimal karena keterbatasan anggaran.

“Kami hanya kebagian monitoring, itu pun gak maksimal karna anggaran kami hanya 100 juta selama 1tahun, dan itu sudah termasuk honor, kegiatan serta operasionalnya” tuturnya. (Zmn/yd)