Eksplorasi Migas di Pulau Kangean Madura Tuai Penolakan, HMI JATIM Minta Pemerintah Hentikan Eksploitasi Laut
LIMADETIK.COM, SURABAYA – Rencana eksplorasi minyak dan gas bumi di perairan Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, kembali memantik reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, suara tegas datang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Jawa Timur (Badko Jatim) yang menyatakan penolakan terhadap rencana survei seismik migas yang akan dilakukan di kawasan tersebut.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menyebutkan, langkah eksplorasi yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip pembangunan berkeadilan.
“Kami menilai bahwa laut di Kepulauan Kangean bukan objek eksperimen industri migas. Ia adalah ruang hidup masyarakat yang bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan dan bagian dari identitas kolektif mereka,” ujar Yusfan, Sabtu (15/6/2025).
Penolakan ini bukan tanpa dasar. Data ilmiah dari Jurnal Geosaintek menyebutkan bahwa wilayah barat daya perairan Pulau Kangean memiliki karakter geologis yang cukup sensitif terhadap aktivitas eksplorasi energi berbasis seismik. Artikel ilmiah tersebut menyimpulkan bahwa potensi gas biogenik di kawasan ini perlu dikelola dengan kehati-hatian tinggi, terutama mengingat dampaknya terhadap ekosistem dasar laut dan perikanan nelayan tradisional.
Sementara itu, beberapa organisasi lokal seperti Lakpesdam NU Kangean juga telah menyuarakan hal serupa. Mereka menilai, proyek eksplorasi migas ini berisiko merusak lingkungan dan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat yang selama ini hidup dalam harmoni dengan laut.
Berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan media setempat, gelombang penolakan terhadap proyek ini semakin menguat. Penolakan tak hanya datang dari tokoh agama dan aktivis lokal, tetapi juga akademisi serta mahasiswa yang menilai bahwa proses perizinan dan sosialisasi proyek masih minim keterlibatan publik.
Yusfan menambahkan, bahwa negara tidak boleh hanya memandang sumber daya alam sebagai alat akumulasi ekonomi. Menurutnya, paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan kerusakan sosial-ekologis merupakan bentuk ketimpangan struktural yang harus dihentikan.
“Pemerintah pusat dan daerah harus menghentikan seluruh proses eksplorasi migas yang tidak berpijak pada asas keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Kami mendukung penuh perjuangan masyarakat Pulau Kangean dan siap melakukan koordinasi dan konsolidasi gerakan mahasiswa di Jawa Timur untuk mengawal isu ini,” tegasnya.
Sebelumnya, beberapa media juga melaporkan bahwa proyek eksplorasi ini sempat menuai kecaman lantaran dilakukan di tengah kekhawatiran masyarakat terkait dampak lingkungan jangka panjang. Sejumlah kelompok juga menyoroti lemahnya transparansi serta belum adanya kajian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terbuka dan melibatkan warga secara langsung.
Lebih jauh, Badko HMI Jawa Timur menyerukan agar pemerintah tidak memaksakan agenda investasi yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan prinsip keberlanjutan. “Pulau Kangean bukan ladang investasi sesaat, tapi wilayah hidup yang harus dijaga untuk generasi mendatang,” tutup Yusfan.
