Fungsi PKN bagi Sistem Pemerintahan di Indonesia
Farhan Hibatullah Ashar
Prodi : Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan
Fakultas: Teknik
Universitas Negeri Yogyakarta
____________________________________
OPINI – Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki fungsi krusial bagi sistem pemerintahan di Indonesia, karena berperan langsung dalam menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu berkontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, keberhasilan sistem pemerintahan Indonesia sangat bergantung pada partisipasi aktif dan pemahaman yang baik dari seluruh warganya, yang sebagian besar dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan.
PKn memberikan pemahaman mengenai pentingnya partisipasi politik yang sehat dalam sistem demokrasi, hal ini membantu menjaga legitimasi pemerintahan dan memastikan bahwa suara rakyat terdengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.
PKn juga memiliki banyak fungsi bagi perkembangan warga negara di Indonesia dari itu membentuk warga Negara yang taat hukum, menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, mengurangi potensi konflik dan mendorong persatuan, serta membangun pemimpin yang berintegritas.
Pkn mendorong warga negara Indonesia untuk berpikir kritis, beretika, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik dan sosial dan juga berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih stabil, transparan, dan demokratis, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman.
Dilihat dari masalah masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dari masalah korupsi, salah penggunaan jabatan dan yang paling terbaru adalah ketidakadilan bagi rakyat kecil dan surga bagi yang ber-uang.
Oleh karena itu pkn diharapkan mampu membentuk pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan mampu menegakkan keadilan dari seluruh kalangan.
