BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang mempertanyakan efektivitas alokasi Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun 2025 yang dinilai belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bontang secara mandiri. Fraksi ini menyoroti tingginya ketergantungan Bontang pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang mencapai 79,91 persen dari total penerimaan daerah sebesar Rp2,25 triliun.
Ketua Fraksi Gerindra, Heri Keswanto, mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang perlu lebih mengoptimalkan potensi daerah agar mampu mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer.
“Dengan kondisi seperti ini, pembangunan di Bontang akan sangat bergantung pada dana pusat, sementara kontribusi PAD masih rendah,” ujarnya pada Senin (4/11/2024).
Dalam RAPBD 2025, Belanja Daerah Bontang direncanakan sebesar Rp2,45 triliun dengan klasifikasi belanja yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar 72,92 persen, Belanja Modal sebesar 26,82 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 0,27 persen. Ia menyoroti besarnya Belanja Operasi yang dominan dibandingkan Belanja Modal, sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
“Perlu ada keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal. Belanja modal yang lebih tinggi akan lebih efektif dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan ekonomi daerah secara langsung,” paparnya.
Fraksi Gerindra menilai, tanpa pengelolaan yang tepat, belanja yang besar belum tentu membawa manfaat optimal bagi masyarakat. Kata dia, pentingnya meningkatkan penerimaan pembiayaan dari sumber lokal yang berkelanjutan.
Terlebih, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 2024, sebesar Rp200 miliar atau sekitar 8,16 persen dari RAPBD 2025, bisa digunakan sebagai salah satu pijakan untuk memperbaiki tata kelola anggaran yang lebih efektif.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menyarankan pemerintah kota untuk menyusun program-program yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya lokal, agar PAD dapat meningkat secara bertahap. Menurut Heri, penguatan ekonomi lokal merupakan langkah strategis yang harus segera diambil.
“Kami meminta pemerintah lebih serius dalam mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien demi mencapai kemandirian fiskal yang sejati di Kota Bontang,” pungkasnya.
