https://limadetik.com/

GPMS Minta Inspektorat Kabupaten Sumenep Tindak Tegas OPD yang Nakal

Penulis: Hainur RahmanEditor: Wahyu
  • Bagikan
GPMS Minta Inspektorat Kabupaten Sumenep Tindak Tegas OPD yang Nakal
FOTO: Aktivis GPMS saat mendatangi Inspektorat Sumenep

SUMENEP, Limadetik.com – Inspektorat sebagaimana yang di jelaskan oleh amanat undang undang peraturan pemerintah daerah bahwa inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah.

Karenanya Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) meminta kepada inspektorat, sebagai instansi yang mengawasi seluruh kebijakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa kasus lainya di Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan tugasnya dengan serius, Kamis (2/9/2021).

https://limadetik.com/

Faisal, sebagai Koordinator Audiensi GPMS menilai banyak persoalan anggaran dan pelanggaran kebijakan yang kurang sehat di birokrasi Kabupaten Sumenep.

“Kami GPMS sangat berharap kepada Inspektorat dalam melakukan audit dan monitoring kebawah, tidak hanya sebatas formalitas saja, target dan tujuannya harus jelas” tegasnya.

Lebih Lanjut Faisal mengatakan, bahwa banyak temuan di bawah kebijakan pemerintah kabupaten Sumenep tidak sehat, dalam artian tidak menggunakan amanat dan fungsinya sebagai pegawai Negara.

“Contohnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nakal”, Sambungnya

Akhmad Nurullah sebagai pembantu III Inspektorat Sumenep menanggapi tuntutan Audiensi GPMS menegaskan, bahwa seluruh pegawai yang ada di Inspektorat sebanyak 67 pegawai melakukan pengawasan di 27 Kecamatan 330 Desa dan 4 kelurahan di Kabupaten Sumenep menjadi salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan sebaik mungkin, demi keberlangsungan tugas di Inspektorat.

“Dan tidak hanya itu, dalam pemeriksaan kami mempunyai skala prioritas utama yang menjadi atensi khusus seperti pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang yang harus di audit oleh tim auditor yang sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) di Inspektorat Sumenep” ungkapnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggota auditor di inspektorat menjadi salah satu faktor penyebab tidak teratasi semuanya kebijakan. Namun demikian Inspektoat terus berusaha semaksimal mungkin.

“Jadi wajar jika banyak tugas yang tidak tercover dalam mengawasi seluruh kebijakan dengan keterbatasan anggota auditor 33 pegawai yang ada di Inspektorat”, pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan