UA-110482044-1, G-W7VVX1GT8W

Kajari Sumenep Pastikan Kasus Pembelian Kapal Masuk Tindak Pidana Korupsi

Kajari Sumenep Pastikan Kasus Pembelian Kapal Masuk Tindak Pidana Korupsi
FOTO: Kajari Sumenep, Trimo, SH.MH (kanan) bersama Kasi Intel Novan Bernadi, SH.MH

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Sumenep memastikan kasus pembelian dua kapal oleh Badan Usaha Milk Daerah (BUMD) dalam hal ini PT Sumekar bukan kasus perdata melainkan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam kasus ini pun Kejari Sumenep sudah melakukan penetapan terhadap dua orang tersangka.

Prihal itu disampaikan Kajari Sumenep, Trimo, SH.MH saat jumpa pers bersama awak media, pada hari Selasa 29 November 2022 di lantai dua Aula MA Rahman. Ia dengan tegas menyampaikan bahwa perkara dalam kasus pembelian dua kapal oleh PT Sumekar masuk dalam tindak pidana korupsi (tipikor) karena ditemukannya kerugian negara dengan nominal mencapai Rp 9 miliar yang diketahui dengan tanpa melalui proses semestinya atau tender.

“Tim penyidik mendapatkan petunjuk dengan dua alat bukti minimal, diantaranya ada saksi dan keterangan dari terduga, sebagaimana pasal 183 dan pasal 184 KUHAP, maka disinilah penyidik bisa menetapkan tersangka dalam kasus pembelian kapal oleh PT Sumekar” kata Kajari Sumenep.

Baca Juga :   Tingkatkan Disiplin ASN di Kepulauan, BKPSDM Mulai Terapkan Absensi Online

Persoalan ada orang lain kata Kajari yang menilai atau menganggap kasus pembelian kapal tersebut masuk perdata bukan tindak pidana korupsi (tipikor) bukan sesuatu masalah bagi penyidik.

“Itu hak orang lain yang menilai kalau kasus ini bukan masuk tipikor. Silahkan, sah-sah saja kan, tapi sekali lagi saya tegaskan, tim penyidik Kejaksaan punya dasar dan penilaian sendiri berdasarkan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 subsider nomor 3 tentang tindak pidana korupsi” tegas Kajari.

BACA JUGA Akhirnya, Kejari Sumenep Tetapkan dua Orang Tersangka Kasus Kapal Ghoib:

Selain itu lanjut Kajari Trimo, proses dan tahapan penyilidikan sudah dilakukan sejak awal bulan September 2022, lalu dinaikkan pada tahap penyidikan di tanggal 6 Oktober 2022 dengan pengumpulan sejumlah alat bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi untuk menetapkan sejumlah tersangka.

Baca Juga :   Jelang Puasa, Harga Daging Ayam di Indramayu Melonjak

“Kapal yang dibeli ada dua, satunya kapal cepat dibeli di luar Provinsi Jawa Timur, sedang satunya lagi kapal tongkang, dimana kedua kapal ini tidak diketahui atau tidak ada. Tentu ini juga salah satu dasar kenapa penyidik melakukan penetapan terhadap dua orang tersangka. Dan kita terus melakukan pengembangan untuk penetapan tersangka lainnya” papar mantan Kajari Hulu Sungai Tengah (HST) itu.

Sementara, Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi ikut menambahkan, bahwa dalam kasus tindak pidana korupsi (tipikor) ini, pihakya akan terus melakukan penelusuran dan telaah untuk memastikan adanya keterlibatan orang lain (selain dua tersangka) pada pembelian kapal oleh PT Sumekar salah satu BUMD Sumenep.

Baca Juga :   Empat Pendamping Desa di Sumenep Dibebas Tugaskan

“Sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, temuan tim penyidik saat ini ada dugaan keterlibatan orang lain, yang artinya kasus ini dilakukan secara bersama-sama, sehingga menimbulkan kerugian negara” katanya.

Tinggalkan Balasan