Kasus Kaesang: KPK Harus Terus Mengusut?
ARTIKEL – Belakangan ini, nama Kaesang Pangarep, yang tak lain adalah putra bungsu Presiden Joko Widodo, mendadak ramai diperbincangkan. Ia telah dilaporkan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi. Kasus ini melibatkan penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat, dan tentu saja, kabar ini langsung menyita perhatian publik.
Mahfud MD, mantan Menko Polhukam yang dikenal dengan pendapatnya yang tajam, angkat bicara mengenai laporan ini. Mahfud menyatakan, meski KPK belum memanggil Kaesang, bukan berarti laporan MAKI bisa diabaikan begitu saja.
Menurutnya, KPK harus memperhatikan laporan ini dengan serius, bukan hanya karena status Kaesang sebagai anak presiden, tetapi juga karena potensi penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin terjadi.
Mahfud MD mengemukakan dua alasan utama mengapa KPK harus menindaklanjuti laporan tersebut meskipun Kaesang bukan pejabat. Pertama, ia menegaskan bahwa banyak kasus korupsi terungkap setelah memeriksa anggota keluarga pelaku, meskipun mereka bukan pejabat.
Contohnya seperti kasus Rafael Alun Trisambodo, pejabat di Kementerian Keuangan, yang terjerat setelah penyelidikan terhadap anaknya yang gemar memamerkan kekayaan. Kasus ini menunjukkan bahwa penyelidikan yang lebih luas dapat mengungkap lebih banyak informasi terkait korupsi.
Kedua, Mahfud memperingatkan bahwa jika alasan KPK tidak memanggil Kaesang hanya karena ia bukan pejabat, maka ini bisa jadi celah bagi pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Mereka bisa saja meminta gratifikasi disalurkan melalui anggota keluarga mereka untuk menghindari sorotan langsung. Ini jelas berpotensi menciptakan celah korupsi yang lebih besar.
Pandangan ini juga didukung oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, serta Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM. Mereka sepakat bahwa KPK harus tetap memproses laporan tersebut dengan hati-hati dan tidak mengabaikannya hanya berdasarkan status Kaesang sebagai bukan pejabat.
Di tengah sorotan publik yang terus meningkat, langkah KPK sangat dinantikan. Apakah mereka akan memanggil Kaesang untuk memberikan klarifikasi atau justru memilih untuk tidak melanjutkan penyelidikan? Semua ini akan menentukan seberapa serius KPK dalam menangani dugaan gratifikasi dan mencegah potensi korupsi di lingkungan kekuasaan.
Kita berharap, dalam situasi ini, KPK dapat bertindak dengan transparansi dan keadilan. Jangan sampai kasus ini hanya menjadi isu sesaat tanpa solusi yang memadai. Yang penting, rakyat perlu melihat bahwa tidak ada yang kebal hukum, dan semua pihak harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.
_____________________________
Penulis: Muhammad Dzunnurain
Reporter Limadetik.com Biro Malang
