PAMEKASAN, Limadetik.com — Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Baddrut Tamam kedatangan tamu dari Badan Peningkatan Penyelengaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Paringgitan Dalam Mandhepa Agung Ronggosukowati, Jumat (12/7/2019).
BPP SPAM hadir ke Pamekasan untuk memaparkan program bantuan fasilitasi bidang manajemen ke PDAM Pamekasan.
Para tamu disambut Bupati Baddrut bersama Sekda Totok Hartono, Asisten Administrasi Pembangunan Ir Nurul Widiastutik, Direktur PDAM Pamekasan Agus Bakhiar dan sejumlah pimpinan OPD terkait.
“PDAM Pamekasan akan menjadi perusahaan sehat dan untung, jika manajamen perusahaan tersebut berjalan baik,” tutur bupati Baddrut saat memberi sambutan.
Baddrut Tamam mengatakan, PDAM Pamekasan masuk 3 perusahaan di Jatim yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perbaikan manajamen menuju perusahaan yang sehat dan untung.
Menurut Bupati muda ini, pada tahun ini BPP SPAM memberikan fasilitasi di 24 Kabupaten di 18 Propinsi di Indonesia.
“Masalah manajemen di PDAM sangat penting. Karena denga manajemen yang baik, maka tata kelola perusahaan akan maksimal memanfaatkan segala potensi yang ada yang pada akhirnya akan mengantarkan perusahaan itu menjadi sehat dan untung,” katanya, menjelaskan.
“Sekalipun PDAM ini memiliki aset material yang banyak, bahan baku air yang melimpah, alat-alat tehnologi juga sudah cukup, namun dari aspek manajemen perusahaan tidak berjalan baik, maka akan sulit menemukan perusahaan ini bisa berjalan dengan sehat dan untung. Karena itu saya nilai sangat tepat kalau masalah manajemen itu menjadi perhatian utama,” lanjutnya.
Karena itu, dia mengucapkan terima kasih pada BPP SPAM yang telah menjadikan PDAM Pamekasan menjadi salah satu PDAM di Indonesia yang mendapat prioriotas dan layak untuk mendapat binaan manajemen menuju kinerja perusahaan yang labih baik lagi.
“Saya benar-benar berterima kasih atas pilihan PDAM Pamekasan ini,” tandasnya.
Sementara, pimpinan BPP SPAM, Syamsul Hidayat mengungkapkan, bahwa lembaga yang dipimpinnya adalah membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan penyelengaraan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD penyelenggara SPAM.
“Ada empat fungsi yang dijalankan yakni penilaian kinerja SPAM, BUMN, dan BUMD, fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggara SPAM, pemberian rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPAM dan pemberian rekomendasi bagi pemerintah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan penyelenggara SPAM,” katanya, menjelaskan.(Arf/Dwi)
