BONTANG – Pembentukan Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAP2D) melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota Bontang mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz Sofyan Hasdam.
Dalam rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang, Aji Erlynawati, Selasa (5/11/2024), Andi Faiz menyebut bahwa SK TAP2D memerlukan evaluasi ulang karena dinilai kurang tepat dalam pengaturan tugas.
Menurutnya, SK yang dikeluarkan Wali Kota Bontang Basri Rase, yaitu SK nomor 100.3.3.3/423/BAPERIDA/2024, masih menyisakan banyak kejanggalan dalam penugasan bidang-bidang TAP2D. Khususnya, ditemukan tumpang tindih tugas antara Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan dengan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Kedua bidang tersebut, diberikan uraian tugas serupa, yakni melakukan pengkajian, analisis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang yang sama, yang berpotensi mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas.
“Pengaturan tugas dalam SK ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang jelas dan rinci. Setiap bidang seharusnya memiliki peran yang berbeda agar pembentukan TAP2D benar-benar efektif,” ujar Andi Faiz.
Ia menjelaskan bahwa TAP2D sejatinya bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah melalui pemberian masukan strategis kepada Wali Kota, pendampingan perencanaan dan anggaran, serta pemantauan program prioritas. Namun, adanya tugas yang tumpang tindih dinilai menghambat pencapaian tujuan tersebut.
Menurut Andi Faiz, ketidaktepatan dalam penugasan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam agar struktur TAP2D bisa benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Bontang. Dengan pembagian tugas yang lebih terperinci, ia berharap TAP2D dapat menjalankan perannya secara maksimal dan terhindar dari kebingungan operasional.
Selain itu, ia mengimbau agar pemerintah kota memberikan arahan lebih jelas terkait peran dan tanggung jawab setiap bidang dalam TAP2D.
“Perlu ada kejelasan agar TAP2D tidak sekadar menjadi tim tambahan yang justru memperumit pengelolaan pembangunan,” lanjutnya.
Penekanan terhadap profesionalisme dan kejelasan struktur tugas ini dianggap penting agar TAP2D dapat membawa dampak positif dan tidak menjadi beban tambahan dalam administrasi daerah.
