https://limadetik.com/

Komisi IV DPRD Sumenep Pertanyakan Kualitas Pendidikan

Penulis: FajrulEditor: Wahyu
  • Bagikan
Komisi IV DPRD Sumenep Pertanyakan Kualitas Pendidikan
FOTO: Abu Hasan Komisi IV DPRD Sumenep

LIMADETIK.COM, Sumenep – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, pertanyakan kualitas pendidikan di Kabupaten setempat.

Komisi IV DPRD Sumenep Abu Hasan menilai, masalah Pendidikan di Kabupaten Sumenep beserta kualitasnya masih jalan di tempat.

https://limadetik.com/

Padahal, Menurut Abu Hasan, anggaran pendidikan yang melekat di Dinas Pendidikan bersumber dari APBD cukup fantastik, dan lebih besar dibandingkan dengan Dinas yang lainnya.

“Lebih dari Rp 800 miliar. Namun anggaran sebesar itu, dinilai tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan. Kami melihat, pendidikan di Sumenep belum ada perubahan yang cukup signifikan, alias berjalan ditempat,” katanya. Rabu (10/8/2022).

Bahkan, Abu Hasan melihat, Masalah pendidikan ini, menjadi perhatian pusat perhatian serius.

“Oleh karena itu DPRD Sumenep, yakni Komisi IV dan Komisi III hari ini menggelar rapat bersama mendatangkan Kepala Dinas Pendidikan dan PUTR, Namun, Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir, akhirnya rapat dipending,” jelas Abu Hasan.

Politisi kelahiran Pulau Kangean Sumenep itu menduga, anggaran di Dinas Pendidikan Sumenep, sepertinya salah sasaran sehingga tidak memberikan dampak yang maksimal.

Sehingga kata dia, sejumlah masalah pendidikan, dibeberapa Sekolah Dasar (SD) yang sudah tidak sehat dan tidak layak masih dipertahankan, meski jumlah Siswanya sedikit, hanya satu, dua, tiga, empat orang.

Masalah lain yang disebutkannya soal tenaga pendidikan, infrastruktur dan sejumlah Kepala Sekolah yang belum definitif. Dari sejumlah masalah itu, pihaknya mengkhawatirkan, dapat menimbulkan kendala yang menyebabkan pendidikan di Sumenep belum bisa berkembang.

“Seandainya tadi, Kepala Dinas Pendidikan hadir rapat, maka kami akan memastikan beberapa persoalan pendidikan. Jumlah sekolah di Sumenep yang tidak layak dipertahankan. Kita ingin memastikan berapa sekolah yang tidak layak, dan tenaga pendidikan,” ungkapnya.

Dari berbagai uraianya, Abu Hasan berharap, dengan anggaran yang besar bisa berdampak besar pula pada etos pendidikan di Sumenep. Baik dari sisi mutu maupun infrastruktur pendidikan.

“Kami berharap, Kepala Dinas Pendidikan dapat menata secara keseluruhan berapa sekolah yang sehat dan dianggap kurang sehat. Dan kita bersama sama carikan solusinya,” demikian harapan Abu Hasan.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan