Scroll Untuk Membaca Artikel
Pemerintah

Lagi dan Lagi..Kabupaten Bondowoso Raih WTP 9 Kali

×

Lagi dan Lagi..Kabupaten Bondowoso Raih WTP 9 Kali

Sebarkan artikel ini
Lagi dan Lagi..Kabupaten Bondowoso Raih WTP 9 Kali
FOTO: Kyai Salwa didampingi Ketua DPRD Ahmad Dafir saat terima WTP

Lagi dan Lagi..Kabupaten Bondowoso Raih WTP 9 Kali

LIMADETIK.COM, BONDOWWOSO – Luar biasa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

GESER KE ATAS
SPACE IKLAN

Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin menerima langsung laporan tersebut di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).

Dengan hasil ini, maka Pemkab Bondowoso menorehkan 9 kali WTP beruntun atau sejak laporan tahun anggaran tahun 2013 lalu.

Pada acara penyerahan laporan tersebut, tidak hanya Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin saja yang hadir.

Namun delegasi dari Kota Tape lainnya yang hadir di antaranya Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Bambang Soekwanto dan sejumlah kepala OPD terkait.

Bupati Bondowoso mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sejumlah pihak atas raihan tersebut.

“Penyampaian hasil pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Bupati Salwa pada Limadetik.com, Jumat (26/5/2023).

Dikatakan juga, opini yang diberikan BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Juga bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah sudah terbebas dari adanya fraud atau tindakan kecurangan lainnya,” sambung orang nomer satu di Bondowoso ini.

Sementara menurut Karyadi, Kepala BPK Provinsi Jawa Timur, predikat tersebut dapat menjadi pertimbangan dasar dalam penganggaran.

“Kami berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK dapat digunakan sebagai dasar/pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah (TAPD), terutama terkait penganggaran,” pungkas Haryadi.

× How can I help you?