BONTANG – Wakil Ketua DPRD Bontang, Maming, menekankan pentingnya transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Ia mengingatkan bahwa setiap kegiatan yang dibiayai oleh APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Menurutnya, penting untuk memiliki indikator yang jelas terkait keberhasilan setiap kegiatan bimtek.
“Masyarakat berhak mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk bimtek dan apa hasil yang dicapai,” ungkap Maming saat ditemui di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (21/10/2024).
Maming mengkritik kurangnya penjelasan mengenai tujuan dan hasil dari bimtek yang dilaksanakan Pemkot. Politikus dari PDI-P ini juga meragukan efektivitas pelatihan singkat yang hanya berlangsung dua hingga tiga hari.
“Kami perlu tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mengukurnya. Apakah mungkin hasil signifikan bisa dicapai dalam waktu sesingkat itu?” tanyanya.
Ia meminta Pemkot untuk melakukan evaluasi terhadap setiap bimtek dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat.
“Tanpa evaluasi, penggunaan anggaran bisa dianggap sia-sia,” tambahnya.
Maming juga menyarankan agar bimtek diakhiri dengan pemberian sertifikat untuk peserta. Sertifikat tersebut dinilai dapat menjadi nilai tambah bagi peserta saat melamar pekerjaan.
Ia berharap Pemkot Bontang dapat lebih transparan dalam menggunakan APBD dan memberikan informasi yang jelas kepada publik.
“Kita semua berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan,” tutup Maming.
