SAMPANG, Limadetik.com — Prediksi tingkat penularan positif Covid-19 di Kabupetan Sampang menurut Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten memprediksi corona/covid-19 akan turun atau hilang penyebarannya bila pemerintah dan masyarakat mematuhi protokol kesehatan secara kompak.
Hal tersebut di sampaikan oleh Jubir Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten, Jawa Timur Drs. M. Djuwardi MM. Menurutnya, bila pemerintah dan masyarakat sama-sama bisa memposisikan diri menjadi subyek bukan obyek semata maka ia prediksi penyebaran corona akan segera mereda dan putus.
“Artinya penyebaran corona akan turun bahkan hilang secepatnya bilamana memenuhi persyaratan yaitu; pemerintah harus kerja keras sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat harus sadar dan disiplin secara serentak patuhi protokol kesehatan yang telah diatur, itu kuncinya, bekerja kerjasama dan berdoa covid-19 segera putus penyebarannya dan hilang dari bumi Sampang, Madura, Indonesia bahkan dunia.” kata Drs M Djuwardi MM menjelaskan melalui pesan seluler kepada limadetik.com, Kamis (18/06/2020).
Sementara itu, tentang total pagu anggaran dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran covid-19 di Kabupaten Sampang, Drs M Djuwardi menerangkan sebesar 137 Milliar, sedangkan persentase dana yang telah terserap dirinya memberitahukan bahwa belum di hitung.
“137 Milliar, persenanya belum di hitung mas” ucapnya.
Di samping itu, Drs Djuwardi MM menerangkan bahwa anggaran 137 Milliar yang di siapkan tersebut, akan kembali ke OPD kas daerah bila covid-19 hilang.
“Disiapkan 137 Milliar. Kalau covid hilang anggaran kembali ke OPD kas Daerah ” ujarnya.
Saat disinggung terkait kepastian hukum bagi masyarakat yang tidak menghiraukan social distancing dan physical distancing, Drs Djuwardi MM menjelaskan bahwa regulasi harus bertahap.
“Regulasikan harus bertahap kan mas, sosialisasi pemahaman, himbauan penekanan, sampai saat ini kita pada penekanan bagi mereka yang melanggar kita luruskan dan bisa dipaksakan” sebutnya menjelaskan.
Contohnya menurut Drs Djuwardi MM seperti yang masuk keluar pasar harus pakai masker bila tidak pakai dilarang masuk pasar suruh pulang dan sebagainya.
Lanjut Drs M Djuwardi menjelaskan bahwa mengatur manusia dengan kasus dan kondisi seperti ini tidak seperti mengatur manusia yang berkasus kriminal. Tugas pemerintah, negara adalah melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah wajib memperrtimbangkan dampak-dampaknya baik dampak sosial budaya ekonomi, kamtibmas bahkan politik, penerapan sanksi bisa diterapkan sangat ketat bila sanksi itu tidak berdampak signifikan pada sektor lain.
“Makanya pemerintah cari jalan terbaik agar semua juga berjalan dengan baik. Begitu mas, maaf kalau di tulis di sini mungkin hp 5 (lima) tidak cukup mas, sambung lain kali media lain mas. Trims ya” tegas Drs M Djuwardi MM menutup bincangnya.
(zaman/yd)
