SUMENEP, Limadetik.com – Proses pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama 2018 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur hingga kini belum bisa dilaksanakan.

Pasalnya, syarat untuk mencairkan dana yang berasal dari APBN dan juga APBD ini laporan atau data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum dimasukkan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

“Hingga akhir April ini masih sekitar 10 persen dari 330 Desa yang sudah menyelesaikan input atau entri data ke siskeudes,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Ahmad Masuni, Selasa (24/4/2018).

Masuni menjelaskan, salah satu kendala lambatnya penyelesaian entri data APBDes ke Siskeudes, yakni adanya perintah dari Presiden bahwa 30 persen dari DD dan ADD harus diwujudkan dalam program padat karya.

“Masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan Desa, seperti sebagai tukang, sehingga ikut secara langsung merasakan dana dari program Pemerintah Pusat ini,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan mengungkapkan, untuk melaksanajan itu membutuhkan waktu yanh cukup lama. Sebab harus menyinkronkan data, karena setiap masing–masing daerah besaran honor dari tukang bangunan tidaklah sama.

Tidak hanya itu, persolan lain yang tidak kalah peliknya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Ini menjadi kendala kecepatan operator dalam mengentri data ke Siskeudes. Akan tetapi pihaknya selalu memberikan pembinaan terkait entri data Siskeudes. Untuk penyelesaian entri data Siskeudes pihaknya menarget rampung akhir bulan Mei mendatang.

“Kami selalu memberikan pembinaan kepada para operator. Semoga akhir Mei nanti semuanya sudah selesai dan lancar,” harapnya. (hoki/rud)