BONTANG – DPRD Kota Bontang menyoroti rendahnya serapan anggaran oleh sejumlah OPD, meski waktu yang diberikan untuk memanfaatkan dana cukup panjang.
Anggota DPRD Bontang, Junaidi, menegaskan bahwa dengan waktu hampir 4 bulan hingga akhir tahun, OPD diharapkan mampu menyerap anggaran secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Junaidi menyebut, sejak anggaran perubahan disahkan pada 14 Agustus 2024, OPD memiliki waktu cukup untuk menjalankan program-programnya. Namun hingga Oktober 2024, tercatat masih ada sekitar Rp2 triliun yang belum terserap, jumlah yang cukup besar dan dikhawatirkan tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Biasanya waktu untuk serapan anggaran perubahan hanya sekitar 3 bulan, tapi tahun ini OPD punya waktu hampir 4 bulan. Seharusnya ini lebih dari cukup,” ungkap Junaidi dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).
Ia mendorong OPD untuk lebih kreatif dan proaktif dalam mengalokasikan dana demi menghindari sisa anggaran (Silpa) yang tak termanfaatkan. Menurutnya, jika anggaran tersebut tidak habis, hal itu menunjukkan ketidakoptimalan dalam merencanakan dan menjalankan program.
“DPRD akan terus mendukung dan mendorong agar serapan anggaran bisa ditingkatkan demi kesejahteraan warga Bontang,” tegasnya.
Junaidi mengakui, pembahasan lebih lanjut dengan OPD terkait serapan anggaran masih menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD).
Ia memastikan bahwa begitu SK dari Pj Gubernur Kaltim diterima, DPRD segera melanjutkan pembentukan AKD untuk memaksimalkan fungsi pengawasan.
“Pembentukan AKD menjadi prioritas agar dewan dapat segera melakukan evaluasi kinerja OPD,” pungkas Junaidi, menyiratkan kesiapan DPRD dalam mengawal realisasi anggaran.
