https://limadetik.com/

Pemprov DKI Jakarta Harus Perhatikan Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Bawah Pada PSBB Jilid II

limadetik.com - Tak Berkategori
  • Bagikan
AddText 09 14 09.35.35
Foto: Ny.Hj.Hisbiyah Rochim, Ketua PW Muslimat DKI Jakarta

JAKARTA, Limadetik.com – Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) DKI Jakarta, Hj Hisbiyah Rochim menilai pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid ll di DKI Jakarta perlu diterapkan dengan sistem dan konsep yang matang. Jika tidak tepat maka dikhawatirkan warga mengalami darurat ekonomi dan kesehatan yang lebih parah.

Padahal menurutnya, sudah banyak orang yang memulai perekonomiannya dengan menerapkan protokol kesehatan, dan mematuhi aturan dari pemerintah, untuk itu jangan sampai ada kebijakan yang merugikan mereka yang sudah patuh terhadap aturan atau protokol kesehatan.

https://limadetik.com/

Terkait hal tersebut, Hj Hisbiyah mengatakan pengetatan PSBB ini perlu pola baru yaitu melibatkan kepala Lurah, ketua RT dan RW untuk memberikan sosialisasi dan mengawasi mobilitas masyarakat di tingkat paling bawah yaitu rumah tangga.

“Selain itu perlu perhatian khusus dari segi ekonomi dan kesehatan terhadap lokasi yang padat penduduk seperti Jakarta, banyak rumah susun, kost-kost-an, apalagi lokasi yang masuk dalam zona merah covid-19, kalau kita melakukan lockdown (PSBB) tapi enggak siap dari segi ekonomi dan kesehatan akan sangat membahayakan. Sementara energi masyarakat sudah terkuras dengan kondisi seperti ini (pandemi Covid-19),” Ujar Hj Hisbiyah kepada NU Online, Minggu (13/9/2020) kemarin.

Secara gamblang Hj Hisbiyah menjelaskan, bahwa dalam kondisi ekonomi warga yang tertekan sejak beberapa bulan, pilihan dan tindakan pemerintah untuk melakukan PSBB jilid II secara ketat harus dengan kesiapan pemerintah dalam memberikan bantuan logistik dan sumber daya lainnya juga harus tepat sasaran.

“Jangan sampai kita mengulang lagi PSBB yang lalu, kebijakan yang tidak terkoordinasi, yang tidak tepat sasaran, oleh karena itu, keberhasilan PSBB di Ibu Kota sangat bergantung dari kebijakan dan perhatian pemerintah yang tepat sampai ketingkat paling bawah yaitu RT dan RW, serta peran masyarakat dan seluruh pihak harus mendukung kebijakan tersebut agar laju penyebaran covid-19 dapat ditekan,” ungkapnya.

Selain itu Sekretaris Pengurus Wilayah Muslimat NU DKI Jakarta, Yayah Ruchyati mengatakan bahwa kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam memberlakukan PSBB jilid ll harus memperhatikan pelaku ekonomi, karena modal yang dimiliki pelaku ekonomi tentu sudah semakin berkurang, dan dikhawatirkan tidak akan mencukupi kebutuhan hidup dan keberlangsungan usaha yang mereka tekuni.

Untuk mencegah dampak buruk dari efek kebijakan PSBB jilid ll, atau tidak mempercepat terjadinya resesi dan proses kebangkrutan, kini yang bisa dilakukan hanyalah kebijakan pemerintah yang tepat, dan terkoordinasi dengan baik.

“Saya rasa keputusan Pemerintah DKI Jakarta memberlakukan kebijakan PSBB jilid ll seyogianya tidak harus ditetapkan selama dua minggu. Evaluasi dampak kebijakan ini perlu dilakukan dalam hitungan hari sehingga dalam tempo yang tidak terlalu lama, kebijakan ini bisa dicabut dan diberlakukan kebijakan yang lebih lunak,” papar Yayah.

Selain itu, Yayah juga memaparkan bahwa kunci untuk mencegah agar masyarakat tidak makin terpuruk sekarang ini adalah pada peran dan keterlibatan proaktif masyarakat (DKI Jakarta) itu sendiri dalam penerapan protokol kesehatan. Jika rentang waktu menunggu vaksin anti covid-19 diproduksi sekitar Januari 2021, maka ada waktu tiga bulan yang perlu dipastikan mencegah agar penyebaran covid-19 tidak makin meluas.

“Kami Muslimat NU DKI Jakarta akan terus melakukan sosialisasi dan menggugah kesadaran masyarakat, khususnya jamaah kami, yang akan kami kombinasikan dengan pengawasan yang ketat, karena dua hal yang harus dikembangkan secara paralel, mencegah ruang gerak virus covid-19 agar tidak makin meluas. (NU.Online/LD)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan