https://limadetik.com/

Perubahan RTRW Sumenep, Antara Pengusaha Fosfat atau Dampak Negatif Masyarakat

  • Bagikan
IMG 20210113 WA0048 e1610514108996
Foto: Kepala Bappeda Sumenep, Yayak Nur Wahyudi

SUMENEP, LimaDetik.Com – Pemerintah Sumenep, Jawa Timur akan melakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033. Hal itu karena dianggap tidak sesuai.

Hanya saja review terhadap RTRW bersamaan dengan masuknya perusahaan penambangan fosfat ke kabupaten dengan lambang Kuda Terbang. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah demi fosfat pemerintah review RTRW tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat atau karena telah tiba waktunya?.

https://limadetik.com/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Yayak Nurwahyudi mengatakan, bahwa jika review dan perubahan terhadap RTRW, bukan karena masuknya perusahaan penambang fosfat. Melainkan, karena memang ada beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan.

“Setiap 5 tahun, kami pasti melakukan review terhadap RTRW. Jadi tidak ada sangkut pautnya untuk upaya golkan fosfat,” katanya, Rabu (13/1/2021).

Hasil review dan perubahan RTRW 2013-2033 sudah diajukan ke DPRD Sumenep. Namun, perubahan itu tidak hanya fokus pada fosfat saja. Melainkan ada beberapa klausul, diantaranya masalah lahan pertanian, kota baru dan penamabangan tanah itu tidak ada di RTRW 2013-2023. “Tidak fokus pada fosfat,” ujarnya.

Saat disinggung, ada berapa titik fosfat yang sudah direkomendasi oleh Pemerintah Sumenep untuk bisa dilakukan penambangan. Yayak panggilan akrab dari Yayak Nurwahyudi mengakui ada 6 hingga 7 titik yang telah diberi rekomendasi.

“Kalau nggak salah 6 hingga 7 titik yang telah diberi rekomendasi, karena memang masuk dalam RTRW. Tapi saya tidak ingat daerahnya di mana saja,” dalihnya.

Adapun soal pemberian rekomendasi terhadap perusahaan penambang fosfat sudah ada pertimbangan. Yayak menjelaskan, pihaknya hanya memberikan rekomendasi sesuai dengan RTRW, sedangkan untuk perijinan dan AMDAL itu urusan Pemerintah Pusat.

“Jadi, kami hanya merekomendasi titik tersebut masuk dalam RTRW. Tapi untuk pertimbangan dampak kepada masyarakat itu di AMDAL, dan dalam hal ini merupakan urusan Pemerintah Pusat, bukan Pemkab Sumenep,” tegasnya.

Mantan Kepala Diskominfo Sumenep ini juga mengakui, daerahnya kaya dengan Fosfat. Bahkan, ada sekitar 15 Kecamatan memiliki kandungan fosfat, dan rencananya juga akan dimasukkan dalam perubahan RTRW 2013-2033.

“Sumenep itu kaya mas, bahkan ada 15 kecamatan itu ditutupi dengan fosfat,” tukasnya.

(Hoki/Yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan