BONDOWOSO, limadetik.com — Mewakili teman-temannya Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alum Raden Bagus Asra (RBA) Ki Ronggo Bondowoso, Mujiati meminta Pemerintah Bondowoso juga harus mempertimbangkan aspek dari sisi kemanusiaan dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima.
Menurut Muji, mereka sudah berjualan bertahun-tahun di Alun-alun RBA Bondowoso untuk menafkahi keluarganya baik anak dan istrinya, namun harus pindah gara-gara kebijakan pemerintah.
“Jika pemerintah sudah memindah PKL nanti, mereka harus memulai usahanya dari awal yang masih belum jelas laku dan tidaknya barang jajahanya” kata Mujiati dalam keterangan Persnya, Jum’at (10/5/2019).
Menurut Muji dagangan kuliner tidak sama dengan jualan barang prabotan rumah, sebab barangnya tidak bisa bertahan lama. Jika jualan itu sudah lebih dari tiga hari karena tidak laku, maka secara otomatis sudah tidak bisa dipakai dan dijajakan kembali.
Aktivis perempuan yang setia mengawal perjuangan PKL sejak Tahun 2017 menilai, kebijakan pemerintah selama ini tidak berpihak kepada masyarakat kecil, faktanya mengapa jurtru PKL yang selalu di usik dengan dalih untuk melakukan penataan.
“Padahal Bondowoso ini banyak fasilitas yang dibangun oleh pemerintah yang tidak difungsikan dan asas memfaatnya tidak jelas pada masyarakat” ujarnya pada media.
Muji mencontohkan, Seperti pasar dan rumah potong hewan di Locare, pasar hewan di Desa Kejayan Kecamatan Pujer yang dirubah menjadi pasar kreongan dan sampai saat ini tidak ditempati, serta Rumah Sakit Paru-Paru di Bondowoso.
Menurutnya, kalau pemerintah beralasan memindahkan PKL berdalih karen aturan yang harus menjadikan Alun-alun sebagai ruang terbuk hijau, kenapa pedagang yang sudah berjualan bertahun-tahun itu yang harus dipindah dan di usik.
Padahal menuruya, di Bondowoso ini jurstru terdapat bangunan-bangunan dibeberapa tempat yang letaknya melanggar Rancana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Banyak bangunan yang dibangun oleh pemerintah asas manfaatnya tidak jelas dan tidak dirasakan oleh masyarakat” tegasnya lebih lanjut.
Sementara, Sigit Purnomo, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso saat dikonfirmasi mengatakan bahwa, Pemerintah telah melakukan mediasi dangan para PKL Di Hotel Aston Jember bersama Komnas HAM.
“Pemerintah akan menata ulang kembali dan mempersiapkan lagi sarana dan praseranya yang dibutuhkan ” ujarnya.
Sugit juga menambahkan, diperubahan APBD Diskoperindag akan mengusulkan kepada tim anggara terkait yang menjadi kebutuhan berdasakan kesepakatan bersama dengan Komnas HAM.
“Terkait dengan persoalan yang terjadi dengan warga sekitar Jembatan Ki ronggo, Pemkab akan melakukan sosialisasi dengan warga sekitar dan para pemangku kebijakan yang lain ” imbuhnya. (budhi/dyt)
