https://limadetik.com/

Soal Penonaktifan PBID, DKR Gruduk Dinkes dan Pemkab

  • Bagikan
IMG 20200206 WA0099
Tegang, Massa aksi saat ditemu Asisten Pemerintahan Pemkab Bangkalan

BANGKALAN, Limadetik.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Pemkab Bangkalan, Kamis (06/02/2020).

Aksi itu menyoal 42 ribu lebih data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang akan dinonaktifkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten setempat.

https://limadetik.com/

Massa aksi menilai, masyarakat Bangkalan tidak mendapatkan sosialisasi penonaktifan data PBID. Padahal, untuk berobat saja masyarakat harus mencari pinjaman.

“Kembalikan hak kami, kembalikan hak masyarakat kecil untuk berobat,” ujar Ketua DKR Muhyi saat orasi.

Menurutnya, penonaktifan PBID secara sepihak, menurut pendemo, sangat membuat resah serta merugikan masyarakat Bangkalan.

“Pemerintah ini sudah ngawur, buta dan tuli terhadap masyarakat miskin. Kami datang meminta hak- hak mereka dikembalikan,” teriaknya saat Berorasi.

Pendemo juga meminta agar kenaikan iuran BPJS tidak dapat dijadikan alasan untuk menonaktifkan data PBID. Selain itu, Kadinkes juga diminta segera mencari jalan keluarnya untuk dapat diaktifkan kembali PBID yang mencapai 42 ribu lebih.

“Itu bapak harus mencari solusinya, jangan diam. Kasihan kami ini rakyat kecil pak, bapak digaji dari uang rakyat,” pintanya

Menanggapi hal itu, Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo mengatakan, kedatangan massa aksi adalah wujud kepedulian. Pihaknya berjanji akan merealisasikan apa yang dijadikan tuntutan pendemo.

“Kami akan melakukan Verifikasi dan Validasi. Tolong kami beri waktu. Penonaktifan ini hanya sementara,” ungkapnya.

Terkait masyarakat yang mengalami sakit kritis, pihaknya lanjut Sudiyo, meminta warga agar mendaftarkan kepada dinkes.

“Kalau ada pasien yang urgen saat ini ajukan ke dinkes dan saya langsung aktifkan kembali,” tandasnya.

Usai berorasi di kantor Dinkes, para pendemo kemudian beranjak ke Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Mereka menyuarkan hal serupa.

“Bupati jangan biarkan rakyatnya menderita, jangan biarkan hak rakyatnya dirampas,” teriak massa aksi.

Massa aksi terlihat marah karena tak kunjung ditemui oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Mereka bahkan meminta Asisten Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan Moh. Fahri untuk secepatnya menelpon Bupati.

Moh. Fahri pun mengungkapkan jika tuntutan massa aksi akan segera disampaikan kepada Atasannya.

“Apa yang menjadi tuntutan atau desakan temen- temen massa aksi akan kami sampaikan ke Bupati,” ujarnya

Reporter: Wahyudi

Editor      : Yudi

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan