Stunting Bondowoso Masih Tinggi, Anas Thahir dan Buchori Berikan Sosialisasi
LIMADETIK.COM, BONDOWOSO – Legislatif terus ikut ambil bagian dalam menekan angka stunting di Bondowoso, Jawa Timur yang dinilai masih tinggi.
Salah satunya yakni dengan kegiatan sosialisasi bertemakan “Cegah Stunting itu Penting” yang dilaksanakan oleh H. SY Anas Thahir, anggota Komisi IX DPR RI, dan Buchori Mun’im, wakil Ketua DPRD Bondowoso fraksi PPP, menggandeng BKKBN Provinsi Jawa Timur, Rabu (10/1/2023) sore.
Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh ratusan warga Bondowoso dari enam kecamatan yang terdiri dari beberapa desa.
Anas Thahir, mengatakan, ada banyak penyebab stunting dengan berbagai karakter yang dihadapi di masing-masing daerah.
Di daerah Jawa ada juga angka stunting yang masih relatif tinggi. Seperti di Bondowoso yang masih nomer dua terbanyak di Jawa Timur.
“Saya kira bukan soal akses, tapi juga soal partisipasi masyarakat yang harus terus ditumbuhkan,” katanya pada Limadetik.com.
Melihat ini, anggota legislatif RI Fraksi PPP itu, mengajak seluruh pihak untuk mengambil tanggung jawab dalam menekan stunting.
Karena menekan itu, kata Anas, tak bisa hanya dilakukan oleh BKKBN saja.
“Harus ada kerjasama dari semua pihak,” ujarnya.
Disinggung soal anggaran sendiri, kata Anas, dinilainya anggaran yang disediakan oleh pemerintah sudah cukup besar. Yang penting digunakan seefisien dan setepat mungkin.
“Anggarannya banyak kalau nanti meleset-meleset kan tidak sampai ke tujuan,” katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan, dan Anak, Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB), Anisatul Hamidah, menerangkan, di Bondowoso angka stunting pada tahun 2022 yakni 32 persen. Artinya, jika dari 100 anak maka yang stunting ada 32 orang.
“Mudah-mudahan tahun 2023, mudah-mudahan angkanya turun” katanya.
Ia mengaku optimis angka tersebut turun karena kerja keras berbagai lintas sektor yang dilakukan. Salah satunya yaitu pendewasaan usia perkawinan.
Salah satunya kerjasama dengan dengan Pengadilan Agama. Agar nantinya siapa pun masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah harus menyertakan rekomendasi dari Dinsos P3AKB dan Dinas Kesehatan.
“Hari ini kami mengajak ayo kita semangat kita entaskan kemiskinan di Bondowoso. Stop anak melahirkan anak, stop kemiskinan melahirkan kemiskinan,” pungkas Anis.
