SUMENEP, Limadetik.com – Pada 2018 ini, Bupati Sumenep, Jawa Timur, A Busyro Karim sepertinya tidak ingin mengalami hal serupa sebagaimana 2017 lalu. Pasalnya, hasil evaluasi pada tahun 2017, ada sebagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak melakukan penyerapan APBD secara maksimal. Sehingga pelayanan publik di salah satu OPD itu terkendala.
Baca: Dewan Minta Disnakertrans Sumenep Kawal UMK 2018
“Kami berharap pada 2018 ini supaya OPD melakukan penyerapan APBD dengan maksimal. Jangan sampai ada OPD yang tidak maksimal seperti tahun lalu,” kata A Busyro Karim, Selasa (9/1/2018).
Mantan Ketua DPRD setempat melanjutkan, pihaknya akan terus memantau realisasi APBD pada tahun 2018, terutama bagi OPD yang tahun 2017 menyisakan banyak program akibat kelambatan penyerapan. Sebab, APBD itu pada dasarnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Baca: Tak Satu Pun Perusahaan di Sumenep Protes Kenaikan UMK 2018
Maka dari itu, jangan sampai pelayanan publik terkendala hanya karena ketidak mampuan Kepala OPD merealisasikan programnya. Apalagi, OPD yang 2017 tidak mampu melakukan penyerapan, menjadi atensi bupati.
“OPD yang tahun lalu tidak merealisasikan anggaran dengan maksimal akan menjadi evaluasi khusus pada tahun ini. Yang jelas, jangan sampai ada OPD yang lalai lagi dalam merealisasikan anggaran,” tegasnya.
Baca: Puluhan Karyawan PT. WOM Kembali Lurug Disnakertrans Situbondo, Menuntut Gaji Sesuai UMK
Dikerahui, pada tahun 2017, ada sejumlah OPD yang tidak merealisasikan APBD secara maksimal. Salah satunya Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP). Di OPD tersebut sekitar Rp 5,3 miliar yang merupakan bantuan hibah tidak terserap akibat kebijakan pimpinan OPD yang tidak tepat.
Akibat dari tidak terealisasinya anggaran tersebut, sejumlah calon penerima program itu ngeluruk kantor DKPP, bahkan pimpinan OPD terkesan diadili di ruang Paripurna DPRD oleh calon penerima program dan anggota Komisi II DPRD Sumenep.
(Hoki/swd)
