BONDOWOSO, Limadetik.com — Untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan mencari jalan keluar tentang permasalahan krusial tentang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Bondowoso gelar Rapat Koordinasi Dan Pemaparan Program/Kegiatan 2019 bersama Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso di Aula Gedung Dinkes, Senin (15/4/2019).

Wakil Bupati Bondowoso H. Irwan Bachtiar Rahmat menyampaikan bahwa ada 3 masalah krusial dibindang kesehatan yang harus di Prioritaskan, pasalnya Bondowoso ,masuk diurutan 38 di Jawa Timur tentang jambanisasi.

Tiga maslah tersebut diantaranya adalah ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari BAB sembarangan. Kemudian masalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi serta Stunting.

“Kita harus bisa merubah prilaku kebiasaan buang air besar (BAB) sembarangan, sudah dibuatkan jamban tapi tidak dipakai, mungkin alasan mereka karena lebih enak disungai, jadi ini butuh kerjasama, memberikan masukan pada masyarakat agar tidak BAB sembarangan” jelas Wabup pada awak media usai acara.

Wabup mengaku bahwa sebenarnya sebelum pembangunan jamban sudah dilakukan sosialisasi, namun kembali kepada prilaku yang memang harus segera dirubah, masyarakat diharapkan benar-benar menerapkan prilaku hidup sehat.

“Ada sebanyak 190 desa di Bondowoso masih buang air besar (BAB) sembarangan. Tak heran, jika masuk diurutan ke 38 dari kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, tentang jambanisasi, untuk itu Dinkes harus bisa bekerjasama dengan Dinas Perkim dalam hal jambanisasi ini” tambahnya.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Kesehatan Bondowoso, H. Muhammad Imron, bahwa baru ada 18 desa yang masuk kategori desa ODF (Open Defecation Free) atau bebas dari BAB sembarangan.

Rinciannya, 11 desa di tujuh kecamatan telah dideklarasikan sebagai Desa ODF pada rentan tahun 2008 -2016. Sementara delapan desa dideklarasikan pada tahun 2017 lalu, desa dan kelurahan dimaksud di antaranya, Desa Gebang, Sekarputih, Purnama, Karang Anyar, Karang Melok, Kademangan, Tamansari, serta Banyuputih.

“Untuk memberikan jamban ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya karena akses air bersihnya tersedia yang didukung dengan kesiapan serta keperdulian masyarakat terhadap pemanfaatan dan keberlangsungan dari jamban yang telah dibangun, kalau dibagun tidak digunakan kan percuma” tegasnya.

Ditambahkan Imron, bahwa jamban yang di keluarga (1 KK 1 jamban), ada juga yang sifatnya komunal seperti WC umum. Kalau yang WC umum inilah yang ada kendala-kendala seperti habis pakek nggak dibersihkan, dan biaya lebih besar, jika 1 KK 1 Jamban, ini biayanya dengan 750 ribu untuk beli bahan, untuk pengarapanya bisa gotong royong, dan kebersihanya lebih terjaga. (budhi/dyt)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here