BONTANG – Keluhan warga Bontang terkait penarikan biaya kebersihan oleh PDAM semakin santer terdengar, seiring munculnya kebingungan atas pemotongan tersebut tanpa sosialisasi sebelumnya. Warga mempertanyakan mengapa ada pemotongan biaya kebersihan dari PDAM, padahal mereka telah rutin membayar iuran kepada pengurus RT untuk layanan pengangkutan sampah.
Seorang warga mengaku kecewa karena tiba-tiba ada pemotongan biaya dari PDAM.
“Kami merasa kaget karena mendadak ada potongan ini, padahal sudah bayar ke RT. Rasanya seperti ada pungutan ganda,” ujarnya, Senin (28/10/2024).
Menanggapi keresahan tersebut, Muhammad Yusuf, anggota DPRD Bontang, menilai perlu adanya sosialisasi yang jelas dari pihak PDAM mengenai kebijakan tarif kebersihan. Ia menyebut pentingnya keterbukaan dalam sistem retribusi ini agar masyarakat mendapat kepastian tentang alur pembiayaan kebersihan.
“Ini masalah sosialisasi yang harus diperhatikan. Warga harus tahu siapa yang berwenang menarik retribusi dan apa manfaatnya bagi mereka. Tanpa komunikasi yang jelas, mereka akan merasa dirugikan,” kata Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf menyoroti sistem pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya berjalan optimal. Saat ini, banyak warga yang lebih memilih membayar jasa kebersihan tiga roda yang dikelola oleh RT setempat, karena pengangkutannya lebih konsisten. Sayangnya, layanan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih dianggap kurang memadai.
“Kalau masyarakat merasa layanan dari tiga roda lebih efektif, artinya ada yang perlu diperbaiki dalam sistem pengelolaan DLH. Ini masalah manajemen yang perlu ditata ulang,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti capaian Adipura yang pernah diraih Bontang sebagai kota bersih. Yusuf menyayangkan kondisi saat ini yang masih sering terjadi penumpukan sampah, yang menurutnya mencerminkan perlunya pembenahan sistem pengelolaan sampah oleh pemerintah.
“Saya harap pemerintah bisa melihat ini sebagai evaluasi. Bontang punya reputasi sebagai kota bersih, dan kita harus jaga itu dengan pengelolaan yang benar,” ucap dia.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembiayaan sampah yang lebih fleksibel, dengan opsi yang bisa ditanggung pemerintah atau masyarakat, atau gabungan keduanya. Menurutnya, yang terpenting adalah layanan kebersihan dapat berjalan lancar tanpa membebani warga.
“Bisa dipertimbangkan dua opsi, baik dibayar masyarakat atau ditanggung pemerintah. Yang penting sampah diangkut secara teratur dan tidak ada kebingungan di masyarakat terkait biaya,” pungkasnya.
