Mimbar Demokrasi HIMPASS: Mengenang Sejarah, Menagih Keadilan untuk Kepulauan
LIMADETIK.COM, SUMENEP — Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (HIMPASS) menggelar Mimbar Demokrasi di halaman Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (29/9/2026). Selain menjadi ruang refleksi sejarah, kegiatan tersebut dimanfaatkan mahasiswa untuk kembali menyuarakan berbagai persoalan yang hingga kini masih dihadapi masyarakat Kepulauan Sapeken.
Koordinator Lapangan Mimbar Demokrasi, Jufri, mengatakan kegiatan tersebut tidak semata-mata untuk mengenang sejarah G30S/PKI, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah bahwa berbagai persoalan di wilayah kepulauan masih membutuhkan perhatian dan penyelesaian serius.
“Mimbar ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah sekaligus mengingatkan bahwa sampai hari ini masih banyak persoalan di kepulauan yang belum terselesaikan. Sejarah harus menjadi pelajaran agar mahasiswa tetap berani mengingat, mempertanyakan, dan memperjuangkan keadilan,” ujar Jufri.
Dalam aksinya, HIMPASS menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Kesenjangan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penerangan, telekomunikasi, transportasi hingga infrastruktur.
Di sektor pendidikan, misalnya, persoalan yang disoroti tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga ketersediaan tenaga pendidik, akses internet, fasilitas pembelajaran serta kesempatan masyarakat kepulauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
HIMPASS juga kembali menagih realisasi Pakta Integritas 27 Oktober 2024 yang sebelumnya memuat sejumlah komitmen untuk masyarakat kepulauan.
Komitmen tersebut antara lain pemerataan penerangan dan telekomunikasi, pemberian beasiswa S1 bagi mahasiswa kepulauan yang kurang mampu, penyediaan rumah singgah kepulauan, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan transportasi, serta pemerataan pembangunan infrastruktur.
Menurut HIMPASS, berbagai komitmen tersebut perlu dikawal agar tidak berhenti sebagai dokumen dan pernyataan politik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Lima Tuntutan HIMPASS
Dalam Mimbar Demokrasi tersebut, HIMPASS menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Pertama, meminta pemerataan penerangan dan telekomunikasi di wilayah kepulauan yang hingga kini belum terjangkau secara memadai.
Kedua, meminta pemerintah menyediakan rumah singgah kepulauan bagi masyarakat dari wilayah kepulauan yang memiliki kepentingan di Sumenep, tetapi tidak memiliki tempat tinggal selama berada di daratan.
Ketiga, mendesak peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, termasuk menghadirkan terobosan dan strategi konkret dalam menyelesaikan persoalan transportasi yang menjadi salah satu kendala masyarakat kepulauan.
Keempat, mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Kelima, meminta pemerintah mengurangi kesenjangan pendidikan melalui pemerataan akses pendidikan, sarana dan prasarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, fasilitas pembelajaran, akses teknologi dan internet, serta dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan masyarakat kepulauan.
HIMPASS menegaskan, Mimbar Demokrasi tersebut bukan merupakan akhir dari perjuangan mahasiswa. Sebaliknya, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya mengawal kebijakan pemerintah sekaligus memastikan berbagai persoalan kepulauan tetap menjadi perhatian dalam agenda pembangunan daerah.
Jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan kejelasan, HIMPASS menyatakan akan melanjutkan pengawalan melalui kajian, audiensi, forum publik, penelusuran anggaran, hingga aksi konstitusional dan damai.
“Kami tidak meminta janji baru. Kami menagih janji yang telah ditulis. Kepulauan bukan sekadar bagian dari Sumenep ketika membutuhkan suara masyarakat, tetapi harus menjadi bagian yang nyata dalam setiap kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Penulis : Alwan
Editor : Wahyu
