Ketua DPRD Sumenep Soroti Etika Politik Alumni Pesantren: Jangan Sampai Salah Jadi Teladan
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Status sebagai alumni pesantren tidak berhenti pada identitas pendidikan. Di dunia politik, latar belakang tersebut juga membawa tanggung jawab moral, terutama ketika sikap dan perilaku seorang pejabat berpotensi menjadi contoh bagi orang lain.
Pesan itu disampaikan Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, saat memberikan keterangan di Kantor DPRD Sumenep, Kamis (22/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional.
Zainal menyebut, hampir seluruh anggota DPRD Sumenep merupakan alumni pesantren. Ia bahkan mengklaim 99,9 persen anggota legislatif di daerah tersebut memiliki latar belakang pendidikan pesantren, termasuk dirinya.
“99,9 persen anggota DPRD adalah alumni pesantren, termasuk saya,” kata Zainal.
Namun, bagi Zainal, identitas santri di lingkungan politik bukan sekadar soal latar belakang pendidikan. Ada tanggung jawab yang melekat, terutama ketika seorang pejabat menyampaikan pandangan dan memperlihatkan cara berpolitik di hadapan publik.
Ia mengaku berhati-hati ketika diminta menjelaskan bagaimana nilai-nilai pesantren diterapkan dalam praktik politiknya. Menurut dia, cara seorang pejabat berpolitik bisa ditiru oleh orang lain, termasuk sesama alumni pesantren.
“Kalau cara pesantren saya berpolitik disampaikan di forum ini atau menjawab pertanyaan Anda, maka Anda juga alumni pesantren akan meniru gaya politik saya. Itu harganya mahal, Pak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan keteladanan dalam politik. Sebab, perilaku pejabat publik tidak hanya dinilai dari pernyataan yang disampaikan, tetapi juga dari cara mereka menjalankan amanah dan mengambil sikap dalam kehidupan politik.
Momentum Hari Santri Nasional menjadi ruang refleksi bagi kalangan alumni pesantren yang kini berada di lembaga pemerintahan maupun legislatif. Nilai-nilai yang dipelajari di pesantren dihadapkan pada realitas politik yang menuntut tanggung jawab, integritas, dan konsistensi antara ucapan dengan tindakan.
Bagi DPRD Sumenep, besarnya jumlah anggota berlatar belakang pesantren sebagaimana disampaikan Zainal menjadi sorotan tersendiri. Identitas tersebut membawa harapan agar nilai-nilai yang dipelajari di pesantren tetap tercermin dalam pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.
Peringatan Hari Santri Nasional pun tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan. Lebih dari itu, momentum tersebut dapat menjadi pengingat bahwa latar belakang pesantren perlu tercermin dalam perilaku dan tanggung jawab para pejabat publik.
Penulis : Wahyu
Editor : Wandi
