Mas Syah Buka MUSRENA KEREN 2026, Pastikan RKPD Trenggalek Responsif Gender dan Inklusif
LIMADETIK.COM, TRENGGALEK – Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus menegaskan komitmennya dalam membangun daerah secara inklusif dan berkeadilan. Hal itu ditandai dengan dibukanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) 2026 oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kamis (26/2/2026).
Forum ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2027. Melalui MUSRENA KEREN, Pemkab memastikan proses perencanaan pembangunan tidak hanya partisipatif, tetapi juga benar-benar memberi ruang bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Dalam sambutannya, Mas Syah menegaskan bahwa forum tersebut menjadi instrumen strategis untuk menghadirkan kebijakan yang responsif dan tepat sasaran.
“Melalui forum ini kita ingin memastikan bahwa perencanaan RKPD tahun 2027 benar-benar responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun diharapkan menjadi bagian integral dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah.
“Kami harapkan menjadi bagian integral dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah. Dengan begitu kebijakan yang dihasilkan nantinya bisa tepat sasaran dan berdampak nyata,” imbuhnya.
Sebelumnya, penyusunan perencanaan pembangunan di Trenggalek hanya melalui Musrenbang. Namun dalam perjalanannya, forum tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menampung aspirasi kelompok rentan. Berangkat dari evaluasi itu, sejak 2019 Pemkab Trenggalek menggagas MUSRENA KEREN sebagai ruang alternatif yang lebih inklusif.
MUSRENA KEREN tidak sekadar agenda tahunan formalitas, melainkan dirancang sebagai ruang strategis untuk memperluas partisipasi publik. Pemerintah meyakini perempuan memiliki peran vital dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Sementara anak sebagai generasi penerus harus dipastikan tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi mereka.
Di sisi lain, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya berhak atas akses setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta ruang partisipasi dalam pengambilan kebijakan.
Mas Syah juga menegaskan komitmen Pemkab Trenggalek dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif. Menurutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan dan semangat “no one left behind” harus diwujudkan dalam setiap kebijakan daerah.
Mantan anggota DPRD Trenggalek itu pun berharap para peserta forum dapat menyampaikan usulan secara konkret dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Harapannya, musyawarah ini tidak hanya menjadi dokumen administratif saja, namun benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan,” tegasnya.
Dengan digelarnya MUSRENA KEREN 2026, Pemkab Trenggalek berharap arah pembangunan 2027 semakin inklusif, berkeadilan, dan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
