Dua Peristiwa Tragis Saat Proses Pencairan BOSP PAUD, DPRD Sumenep Minta Evaluasi; Kadisdik Tegaskan Prosedur Sudah Dipermudah
LIMAFETIK.COM, SUMENEP — Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Syamsul Bahri, menyampaikan keprihatinannya atas dua peristiwa tragis yang dikaitkan dengan proses pencairan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ia meminta agar mekanisme pencairan dana tersebut segera dievaluasi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat.
Syamsul Bahri mengungkapkan, peristiwa pertama dialami oleh Nur’aini, Kepala Kelompok Bermain (KB) Al Azhar Sepanjang. Menurutnya, Nur’aini diduga mengalami kelelahan akibat proses pencairan dana BOSP yang dinilai berbelit-belit. Dalam kondisi tersebut, ia harus menjalani persalinan yang berujung pada meninggalnya bayi yang dilahirkannya.
Peristiwa kedua, lanjut Syamsul, menimpa Aminah, seorang guru dari TK Rahmatul Aula Sakala. Ia menyebut, anak Aminah yang masih berusia tiga bulan meninggal dunia karena ditinggal ibunya ke Sumenep untuk mengurus pencairan dana BOSP.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai proses administratif yang seharusnya membantu operasional pendidikan justru membawa dampak buruk bagi masyarakat, terutama para tenaga pendidik PAUD,” ujar, Minggu (26/4/2026) malam, melalui pesan chatnya.
Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencairan dana, khususnya bagi lembaga pendidikan di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses dan jarak tempuh.
“Kita semua tahu, keterbatasan akses bagian hal yang tidak bisa dipungkiri, belum lagi jarak tempuh dan waktu yang dihabiskan di daratan Sumenep saat melakukan pencairan BOSP ini. Maka kami minta jika bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit” tandas anggota Komisi IV DPRD Sumenep itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumenep, Moh. Iksan, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan internal terhadap proses pencairan tersebut.
Dari hasil koordinasi awal dengan jajarannya, disebutkan bahwa sebagian besar petugas justru telah berupaya membantu dan mempermudah proses pencairan bagi lembaga PAUD. Namun, ia juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus terdapat kendala dari pihak lembaga itu sendiri.
“Izin, saya coba cek dulu Pak Kadis. Teman-teman malah banyak membantu, sangat memudahkan. Namun sebagian lembaga sendiri yang kadang tidak mengindahkan. Mohon maaf. Nanti akan kami koordinasikan dengan wilayah Sapeken bersama tim yang menangani BOP,” demikian hasil laporan yang diterima Kadisdik dari bawahannya.
Menanggapi hal tersebut, Moh. Iksan menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan seluruh jajaran agar tidak mempersulit proses pencairan dana BOSP maupun BOP PAUD.
“Saya sudah perintahkan agar mempermudah pencairan. Kita ini bukan auditor, melainkan hanya verifikator. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka,” tegasnya, Senin (27/4/2026) pagi.
Kasus ini pun memunculkan sorotan publik terkait efektivitas pelayanan administrasi pendidikan, khususnya di daerah kepulauan.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar proses pencairan dana bantuan pendidikan benar-benar memberikan kemudahan, bukan justru menambah beban bagi para tenaga pendidik di lapangan.
