SUMENEP, Limadetik.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dengan nilai B dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Bupati Sumenep, A Fauzi di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Minggu, (10/12/2017).
Terdapat beberapa kriteria penilaian kota peduli HAM yang ditetapkan Kemenkumham. Kriteria itu antara lain meliputi terpenuhinya hak atas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta rumah layak huni.
Tim juri dari Kemenkumham mendatangi setiap kabupaten/kota untuk melakukan penilaian. Hal itu juga implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia.
Ada juga regulasi khusus yang mengatur kriteria penilaian kota peduli HAM, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
Saat dikonfirmasi seusai menerima penghargaan, Fauzi mengaku bangga atas raihan tersebut, karena penghargaan itu baru pertama kali didapatkan sepanjang sejarah pemerintahan Sumenep.
Fauzi menganggap wajar bisa meraih penghargaan ini. Kunci Pemkab bisa meraih penghargaan dengan menjamin hak-hak politik, ekonomi, sosial dan hak-hak budaya warga. Pemkab juga memberikan pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksimal bagi masyarakat Sumenep.
“Pemkab juga sudah memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan baik. Sehingga hal ini semakin menambah nilai tawar diberikannya penghargaan oleh Kemenkumham untuk Sumenep,” kata Fauzi.
Politikus PDI Perjuangan ini juga turut mengomentari jika seluruh persoalan HAM di tanah air mesti diselesaikan bersama. Mulai pelanggaran HAM di masa lalu, konflik agraria, hingga hak masyarakat adat.
Pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, pemenuhan hak-hak dasar bagi kelompok-kelompok terpinggirkan serta penyandang disabilitas juga tak boleh dilupakan. Persoalan kelompok minoritas karena perbedaan etnis atau agama perlu juga disikapi semua pihak.
“Harapannya tentu saja permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan baik demi memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak dasar bagi setiap individu,” ungkap Fauzi.
Selebihnya, Fauzi berharap semua pihak menghormati penegakan HAM bukan hanya karena amanah konstitusi, melainkan karena dilandasi oleh spirit nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi intrumen pokok dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Dengan nilai-nilai tersebut, lanjut Fauzi, pemerintah semaksimal mungkin berusaha menjamin terpenuhinya semua hak warga tanpa pandang bulu, seperti hak politik, ekonomi, dan hak lainnya.
Fauzi juga berharap, dengan penghargaan tersebut seluruh lapisan dalam pemerintahan daerah tidak boleh jumawa. Justru harus dijadikan inspirasi untuk semakin meningkatkan etos kerja sesuai dengan yang digariskan oleh Nawa Cita Pemerintahan Presiden Jokowi-JK.
“Raihan ini harus mampu mendorong etos kerja seluruh stake holders di jajaran pemerintahan untuk betul-betul menjadi pelayan yang baik atas segala kebutuhan masyarakat. Sehingga tahun depan kita dapat meraih penghargaan ini kembali yang ditunjukkan melalui peningkatan pelayanan publik dalam berbagai aspek,” tutup Fauzi.(tim)
By : release achmad fauzi
