BONTANG, Limadetik.com – Ketua Sementara DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mempertanyakan minimnya inisiatif pemerintah daerah dalam menangani kerusakan trotoar di Bontang Kuala. Menurutnya, kondisi trotoar yang rusak parah telah membahayakan keselamatan warga, namun hingga saat ini belum ada tindakan nyata dari pemerintah kota.
Ia menegaskan, meski perbaikan trotoar tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), pemerintah daerah tidak boleh berdiam diri.
“Trotoar ini adalah akses penting bagi masyarakat, terutama saat banjir rob. Pemerintah daerah seharusnya lebih responsif,” ujar Andi Faiz, Kamis (22/8/2024).
Ia juga mengkritisi proyek penerangan jalan umum (PJU) yang saat ini sedang berlangsung di Bontang Kuala. Proyek tersebut melibatkan pembongkaran trotoar kayu, namun hingga kini trotoar tersebut belum dipulihkan, menyebabkan beberapa pengendara mengalami kecelakaan.
“Proyek ini seharusnya dilakukan dengan memperhatikan keselamatan warga. Papan trotoar yang dibongkar untuk pemasangan PJU harus segera dikembalikan. Pemerintah daerah harus memastikan hal ini,” ungkapnya.
Andi Faiz juga menyoroti lambannya respons pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak, meskipun trotoar tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah terlalu bergantung pada anggaran dari pusat. Padahal, mereka memiliki kewenangan untuk menggunakan dana APBD dalam situasi yang mendesak seperti ini,” katanya.
Sebagai contoh, Andi Faiz menyebut pengaspalan jalan di Amalia yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan dana APBD meskipun jalan tersebut berada di bawah wewenang pemerintah pusat.
“Jika dulu kita bisa ambil tindakan cepat dengan APBD untuk memperbaiki jalan nasional, kenapa sekarang tidak bisa dilakukan hal yang sama untuk trotoar di Bontang Kuala?” tanyanya.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya tidak menunggu terlalu lama untuk bertindak ketika keselamatan warga terancam. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, dan jika pusat belum bisa bertindak cepat, daerah harus mengambil langkah proaktif.
Ia berharap pemerintah daerah segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat atau menggunakan dana APBD jika diperlukan, agar perbaikan trotoar bisa segera dilaksanakan.
“Kita tidak bisa membiarkan insiden seperti ini terus terjadi. Pemerintah harus bergerak cepat,” pungkasnya.
