SUMENEP, Limadetik.com – Sejak beberapa tahun belakangan inu banyak bantuan yang turun langsung ke desa-desa yang secara administrasi berada di Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Baca: Bantuan ke Desa Melimpah, Eksekutif-Legislatif di Sumenep Diminta Tingkatkan Pengawasan
Banyaknya bantuan miliaran rupiah menjadi atensi Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep. Sebab dihawatirkan pekerjaan proyek disinyalir rentan tumpang tindih.
“Ya memang kami mendapat informasi tentang itu (banyaknya pekerjaan yang dibiayai keuangan negara terjadi tumpang tindih),” kata Kasi Intel Kejari Sumenep, Rahadian Wisnu Wardana, Rabu (29/3/2018).
Sebagaimana dibetitakan media ini, pekerjaan yang rentan terjadi tumpang tindih adalah proyek yang dibiayai melalui dana desa (DD) dengan anggaran lain, semisal anggaran bantuan keuangan desa (BKDesa) atau dengan program jaring aspirasi masyarakat (Pokmas).
“Namun informasi yang sampai pada masih sepotong-sepotong sehingga masih harus didalami,” tegasnya.
Dia memastikan jika pekerjaan itu benar adanya, melanggar aturan dan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga, apabila masyarakat menemukan adanya pekerjaan seperti itu diharapkan untuk segera dilaporkan.
“Sesuai Undang-undang pencegahan tindak pidana korupsi masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan. Silahkan laporkan, apabila memenuhi unsur korupsi pasti kami proses,” tukasnya. (hoki/rud)
