Berharap Penerapan Agile Government Terealisasi dengan Dukungan BKD Sidoarjo
Oleh : Marcella Riski Zalianty
Nim : 222020100203
Prodi: Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
___________________________
OPINI – Dalam revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0 fenomena inovasi disruptif menuntut perubahan manajemen yang begitu banyak dan cepat, tetapi sektor publik bergerak sangat lamban (Wahyudi Kumorotomo 2019). Konsep pemerintahan yang cergas merupakan suatu kebutuhan.
Bukan hanya pada sektor kemudahan berinvestasi, tetapi juga dalam hal merespons kebutuhan masyarakat yangsemakin disruptif. Sektor publik mau tidak mau harus berubah. “Nothing endures but change” tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri (Heraclitus, 540 – 480 sebelum Masehi).
Keluhan terhadap kondisi sektor publik yang belum bisa mengatasi masalah daya-saing dan inefisiensi, akhir-akhir ini ramai dibicarakan mengenai konsep pemerintahan yang cergas (agile government). Konsep agile hadir untuk memberi tawaran birokrasi pada sebuah paradigma organisasi yang baru.
Agile Governance diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Konsep agile hadir untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi.
Pada era digitalisasi, konsep ini mampu untuk menjawab seluruh tantangan-tantangan dari perubahan lingkungan. Agile adalah software, dan membutuhkan brainware (analogi manusia) yang visioner serta inovatif secara esensial (mudah, cepat, unggul).
Kekhawatiran tersebut juga pernah disampaikan oleh Bapak Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 16 Agustus 2019.
Beliau berkata “ Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, menakut-nakuti kita, yang justru menghambat inovasi. Ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus diselaraskan, disederhanakan, dan dipangkas”.
Dalam menerapkan tata kelola agile di pemerintahan, tentunya melalui proses yang tidak instant, namun terlaksana secara progressive sesuai dengan prinsip agile yang mana tidak memaksa dan tetap berproses.
Maka dengan adanya dukungan oleh pihak BKD Sidoarjo dalam sebuah seminar ‘AKSI ASN – memangun Biokrasi Yang Tangkas’ diharapkan biokrasi pemerintahan khususnya wilayah Sidoarjo mulai mengadopsi dan menerapkan kebijakan konsep Agile Governance dalam pelayanan publik mereka.
Pemerintahan yang cergas, lincah dan cepat merupakan dambaan dunia investasi dan masyarakat, bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri, dan ditujukan untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang inovatif dan memberikan pelayanan publik yang maksimal di era perkembangan Revolusi Industri 4.0 menuju Revolusi Industri 5.0 ini.
________________________________________
Opini ini ditulis dan disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan di Kampus Unuversitas Muhammadiyah Sidoarjo
