https://limadetik.com/

BPBD Jatim Tinjau Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Sungai di Kecamatan Ijen

  • Bagikan
IMG 20200312 WA0080

BONDOWOSO, Limadetik.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur meninjau pembangunan bronjong dan normalisasi sungai di Desa Kalisat, dan Desa Sempol, Kecamatan Ijen, Kamis (12/3/2020).

Ikut mendampingi Tim BPBD Jatim, Plt Kadis PUPR H. Munandar, Kabag AP Pemkab Bondowoso, Taufan, Pihak Inspektorat dan Tim BPBD Bondowoso.

https://limadetik.com/

Menurut keterangan Plt. Kepala Dinas PUPR Bondowoso, Munandar, ada sekitar sembilan titik pembangunan bronjong. Terperinci yakni di Desa Sempol ada lima titik, di Desa Kalisat ada empat titik. Kemudian Normalisasi sungai satu titik.

“Kita lihat, sejauh ini, pembangunan telah berjalan 65 persen, dan telah melebihi target uang seharusnya kini baru memasuki 45 persen dan yang jelas sampai saat ini perkembangan perkerjaan terkait dengan tangga darurat masalah antisipasi banjir, pemasangan bronjong sudah sekitar 65 persen. Harusnya target kita 45 persen, ini sudah melebihi target” kata Munandar pada Limadetik.com.

Dijelaskan pula, total anggaran semua pembangunan untuk yang tanggap darurat ini mencapai Rp 3,8 milliar yang pengalokasiannya berasal dari APBD Provinsi kepada Biro Administrasi Pembangunan, yang kemudian untuk pelaksanaan penanganan fisik dan normalisasi sungai diserahkan kepada Dinas PUPR Bondowoso.

“Jadi Rp 2,8 milliar itu untuk pemasangan bronjong, untuk normalisasi Rp 250 juta dan lainnya dilaksanakan oleh BPBD dan Dinsos, saya tidak tau anggarannya itu” tambahnya.

Di tempt yang sama Plt. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, mengatakan, bahwa tinjauan pembangunan ini untuk memastikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan ke Pemprov Jatim.

“Kami berharap pembangunan yang telah dilakukan segera selesai sebelum masa tanggap bencana habis, yakni 27 Maret mendatang, dan saya meminta pada BPBD Bondowoso dan Dinas PUPR di titik-titik tertentu dikebut pengerjaannya, misal dengan cara menambah personil” katanya saat ditanya media.

Terkait masalah pengawasan, Satrio mengatakan bahwa pembangunan diawasi secara berlapis, dari pihak Inspektorat, Pihak Provinsi, semua turun.

“Dari pengerjaan nol persen, 25 persen hingga ramoung nanti pasti dilaporkan” lanjutnya.

Satrio juga berharap setelah proyek ini rampung, hendaknya seluruh pihak dan masyarakat turut menjaga dan merawat dengan baik, hingga pembangunan yang memakan biaya tak sedikit ini bisa bertahan lama. (budhi/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan