https://limadetik.com/

Bupati Salwa Tandatangani MoU dengan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Kekayaan Negara

  • Bagikan
Bupati Salwa Tandatangani MoU dengan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Kekayaan Negara
FOTO: Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin saat menandatangani MoU bersama Dirjen Pembendaharaan dan Dirjen Kekayaan Negara

BONDOWOSO, LimaDetik.Com – Bupati Bondowoso KH. Salwa Arifin lakukan penandatangan kesepakatan bersama antara Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan dan Kepala Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Provinsi Jatim, di ruang Peringgitan, Pendopo Bupati Bondowoso, Selasa (22/6/2021).

Mengingat pentingnya pemahaman tentang data dan informasi keuangan secara keseluruhan, sehingga semua pihak bisa turut memastikan bahwa APBN itu benar-benar dikelola untuk kemakmuran rakyat.

https://limadetik.com/

Dalam sambutannya, Bupati Salwa Arifin mengharapkan dengan dialksanakannya kesepakatan maka pengelolaan aset negara, pengurusan piutang daerah, dan pelayanan lelang bisa berjalan dengan baik.

“Nantinya bisa turut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak daerah dan pengelolaan aset. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan lancar demi kemajuan Bondowoso” kata orang nomer satu di Bondowoso ini.

Sementara menurut Kepala Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jatim, Taukhid. Bahwa MoU tersebut sebenarnya lebih kepada deklarasi.

“Semua ini untuk menyampaikan data dan informasi keuangan secara keseluruhan. Bagaimana, APBN ini turun ke masyarakat di wilayah Bondowoso” ujar Taukhid.

Ia mengatakan bahwa dengan kesepakatan ini pihaknya pun turut menunjukkan hak-hak bupati dan perangkat daerah terhadap Dirjen yang dipimpinnya. Seperti, knowledge sharing berbagai hal tentang penganggaran daerah.

“Termasuk dorongan UMKM. UMKM bagian dari tugas kami, memfasilitasi bagaimana mereka mendapatkan akses pembiayaan” tambahnya.

Dijelaskan juga bahwa peredaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Bondowoso minimum Rp 1,8 triliun. Jumlah itu belum termasuk dalam anggaran yang dibayarkan untuk pensiunan dan penanganan kesehatan.

“Jadi uang yang beredar di Bondowoso besar dari APBN. Jangan bilang tak ada uang pemerintah yang beredar di sini” terangnya lagi.

Dengan besarnya nilai tersebut maka pihaknya pun melakukan advokasi masyarakat sadar APBN. Tujuannya agar masyarakat mengerti betul tentang APBN.

(budhi/yd)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan