Scroll Untuk Membaca Artikel
Headline News

Diabaikan Selama 14 Tahun, GPS Desa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor PUTR Sumenep

×

Diabaikan Selama 14 Tahun, GPS Desa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor PUTR Sumenep

Sebarkan artikel ini
Diabaikan Selama 14 Tahun, GPS Desa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor PUTR Sumenep
Korlap Aksi, Nur Hayat saat membacakan tuntutan masyarakat Gapura Tamidung di Kantor PUTR

Diabaikan Selama 14 Tahun, GPS Desa Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kantor PUTR Sumenep

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Jalan poros Kabupaten penghubung dua kecamatan Gapura menuju Batang-Batang Desa Gapura Tengah – Tamidung, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur rusak parah menjadi perbincangan hangat disemua lapisan dari kalangan kiai, tokoh masyrakat, dan pemuda.

GESER KE ATAS
SPACE IKLAN

Hal demikian mendorong para aktivis khususnya GPS Desa sebagai gerakan pemuda yang berupaya menyampaikan aspirasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep beberapa waktu yang lalu, kemudian dilanjut ke DPRD Kabupaten Sumenep.

Dan hari ini, Senin 7 Juni 2023 para aktivis GPS-Desa kembali menyerukan dan mendesak Pemkab Sumenep khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk segera merespon apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Gaupar Tengah dan Tamidung.

“Keseriusan dari pergerakan pemuda menjadi buah bibir masyarakat dalam memperjuangkan perbaikan jalan akses ke pesantren. Lahir banyak dukungan bahkan dari para kiai memberikan doa dan dukungan (petisi) untuk melanjutkan perjuangan” kata Nur Hayat, Korlap aksi GPS Desa.

Hayat menegaskan, karena keseriusan pemerintah dalam menyikapi keluh dan aspirasi masyrakat belum juga direspont baik, sehingga membuat pihaknya kembali turun melakukan aksi untuk menyuarakan penderitaan rakyat akibat jalan yang sudah 14 tahun diabaikan.

“Terbukti sampai hari ini tidak ada kejelasan jalan poros Gapura Tengah-Tamidung mau diperbaiki atau tetap mau dibiarkan rusak dan akan memakan lebih banyak korban. Hasil dari audiensi kemarin Dinas PUTR menyampaikan untuk segera diperbaiki namun sampai detik belum ada tanda-tanda respon positif dari pemerintah” tandas Hayat.

Aktivis PMII sekaligus Sekjen PMII Cabang Sumenep itu mengatakan, DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan akan memperjuangkan 1 Miliar di APBD Perubahan, namun sikap pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) masih merasa keberatan dan belum menyampaikan komitmentnya untuk menganggarkan perbaikan jalan poros Kabupten yang menghubungkan GAPTENG-TAMIDUNG.

“Disamping responnya kurang baik terhadap masyarakat yang kemudian berusaha sebaik mungkin dalam menyampaikan aspirasi, namun berbanding terbalik” tegasnya.

Pemuda yang gigih memperjuangkan kepentingan rakyat atau masyarakat kecil dibawah itu berharap, apa yang menjadi keinginan masyarakat GAPTENG-TAMIDUNG, agar jalan tersebut benar diperhatikan betul oleh pemerintah disamping akses ke pesantren jalan tersebut sudah 14 tahun dibiarkan rusak parah.

“Atas dasar diatas kami GPS Desa menuntut, yang petama, Pemerintah harus Menghotmex selurus jalan Gapteng-Tamidung sebagai jalan Kabupaten maksimal terealisasi pada tahun 2024, Menganggarkan 1 M di PAK 2023 sebagaimana telah di sampaikan pada audiensi di yang melibatkan Komisi III dan Dinas PUTR Kemarin. Dan yang ketiga, segera memperbaiki jalan yang rusak parah sebelum PAK 2023 terealisasi” pungkasnya.

× How can I help you?