Dikemas Acara Pelantikan dan FGD, Formaka Bersama Anggota DPRD Sumenep Bahas Krisis Pembangunan di Kepulauan
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Pengurus baru Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) periode 2025–2026, resmi dilantik. Dalam acara pelantikan dan Forum Group Discussion (FGD) tersebut Formaka menghadirkan anggota DPRD Sumenep dari Dapil 8, yakni Anggota Komisi IV, Syamsul Bahri dan Wakil Ketua Komisi III, Wahyudi, Minggu (11/5/2025).
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Fasilitas Krisis, Rakyat Kepulauan Menangis: Pemerintah Kemana?” berlangsung di Aula SKB, Jl. Raya Sumenep-Batuan itu sebagai upaya mendorong dialog terbuka dan konkret mengenai ketimpangan pembangunan yang masih nyata di wilayah kepulauan Sumenep, khususnya Kecamatan Kangayan.
‘Kami (Formaka, red) mengundang semua anggota DPRD Sumenep khususnya dari dapil VIII. Tapi yang datang hanya dua orang yakni, Pak Syamsul Bahri dan Pak Wahyudi. Kehadiran mereka menjadi langkah awal menuju kolaborasi nyata antara mahasiswa dan legislatif dalam mendorong perubahan di daerah kepulauan” kata ketua Formaka, Rifqy Qhalib Mustafa.
Dalam diskusi, Formaka memaparkan sejumlah persoalan serius yang selama ini membelenggu kehidupan masyarakat kepulauan, seperti halnya jalan rusak parah, akses pendidikan dan kesehatan yang minim, lemahnya jaringan komunikasi, dan terbatasnya transportasi antar pulau.
“Salah satu isu utama yang mencuat adalah penarikan kembali Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 20 miliar yang awalnya dialokasikan untuk membangun jalan poros Pabian Kangayan, namun kini hanya tersisa Rp 4 miliar dari APBD. Jumlah ini jelas jauh dari mencukupi kebutuhan riil di lapangan” tandas Arif sapaan akrab Ketum Formaka.
Selain itu lanjut dia, Isu pendidikan juga menjadi sorotan penting. Formaka menyoroti minimnya sarana dan prasarana sekolah serta tingginya angka ketidakhadiran guru di lokasi tugas. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya kualitas pendidikan di wilayah kepulauan.
“Formaka mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun sistem penempatan guru yang lebih berpihak kepada daerah tertinggal seperti Kecamatan Kangayan” terangnya.
Dalam forum ini, Wahyudi turut menyampaikan pernyataan yang mengejutkan sekaligus penuh harapan. Ia mengungkap bahwa pada awalnya ia tidak berniat terjun ke dunia politik, namun beberapa orang yang sudah berkecimpung di pemerintahan mendorongnya untuk maju dalam kontestasi politik.
Dan pada akhirnya, ia menerima dorongan tersebut dan kini duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumenep. Ia menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya akan dibayar dengan kerja nyata, terutama untuk menyelesaikan persoalan pembangunan di kepulauan.
“Saya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur, khususnya di Kecamatan Kangayan. Bahkan, jika selama masa jabatan saya gagal menuntaskan persoalan pembangunan di wilayah kepulauan, maka saya tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan” ungkapnya dalam FGD tersebut.
Ia juga mengaku baru mengetahui adanya proyek jalan lingkar poros selatan di Kecamatan Kangayan, yang melintasi Desa Batuputih, Desa Tembayangan, dan Desa Cangkaramaan. Informasi tersebut ia peroleh langsung dari Bupati Sumenep setelah menjabat. Menurutnya, proyek ini sangat penting untuk menunjang konektivitas dan percepatan pembangunan di Kangayan.
Dia menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mencabut hak pembangunan masyarakat kepulauan. Ia mendorong agar anggaran yang semula ditarik dapat dikembalikan sesuai alokasi awal demi mempercepat pembangunan jalan tersebut.
“Kalau ingin mempercepat pembangunan di Kangayan, kita harus perjuangkan dari dua sisi, dari Komisi dan juga melalui Banggar. Legislatif dan eksekutif harus punya semangat yang sama agar tidak lagi ada ketimpangan antara Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Kangayan,” tegasnya.
Atas komitmen itu, Formaka kata Arif menimpali pernyataan Wahyudi, anggota Komisi III DPRD Sumenep menyambut baik niat dan komitmen yang disampaikan, namun pihaknya juga menyatakan bahwa tidak akan diam.
“Sebagai mitra kritis, Formaka akan terus mengawasi dan mengawal setiap janji dan langkah yang diambil pemerintah. Wilayah kepulauan bukan sekadar titik administratif di peta ini adalah rumah bagi ribuan warga yang berhak atas pembangunan yang setara dan bermartabat” ujarnya dengan tegas.
