https://limadetik.com/

Dirut: BPRS Bhakti Sumekar Harus Jadi Agen Penggerak Ekonomi di Sumenep

Penulis: WahyuEditor: Suwandi
  • Bagikan
Dirut: BPRS Bhakti Sumekar Harus Jadi Agen Penggerak Ekonomi di Sumenep
FOTO: Diretur PT BPRS Bhakti Sumekar, Khairil Fajar (kiri) bersama Kajari Sumenep, Trimo saat menandatangani MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

LIMADETIK.COM, SUMENEP – PT BPRS Bhakti Sumekar harus jadi agen penggerak ekonomi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, sehingga masyarakat masyarakat harus bisa memanfaatkan sejumlah program yang ada di Bank milik daerah tersebut.

Demikian hal itu disampaikan Direktur Umum PT BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Khairil Fajar dalam acara penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Rabu (27/7/2022).

https://limadetik.com/

Menurut Fajar, sejauh ini Bank BPRS Bhakti Sumekar sudah memberikan sejumlah layanan perbankan yang sangat membantu masyarakat, salah satunya program UMKM Mitra yang diluncurkan pada tahun 2021 lalu.

“Pemerintah melalui kami ini (BPRS) pada tahun yang lalu (2021) sudah meluncurkan program UMKM Mitra atau yang disebut UMKM Makin Sejahtera. Ini luar biasa untuk masyarakat kita, setara dengan KUR. Namun lebihnya disini (UMKM Mitra) dengan platform hingga tanpa bunga” katanya.

BACA JUGA: BPRS Bhakti Sumekar Tandatangani MoU bersama Kejari Sumenep Bidang Hukum Perdata dan TUN

Itu karenanya, Diretur BPRS Bhakti Sumekar ini meminta agar para penerima pengguna KUR UMKM Mitra atau nasabah kredit lainnya untuk tetap memanfaatkan program serta dana yang didapatkan untuk kepentingan usaha.

“Jadi kita minta agar peserta atau nasabah yang menggunakan kredit di BPRS untuk menggunakan anggaran atau bantuan dana permodalan untuk kebutuhan usaha, bukan kepentingan lainnya” ucapnya meminta.

Ditanya terkait kendala dalam program KUR tersebut, Fajar menyebutkan kendalanya ada di tunggakan kredit bagi masyarakat yang menjadi nasabah Bank BPRS Bhakti Sumekar. Ia pun meminta, agar nasabah tetap memperhatikan tanggungjawabnya sebagai nasabah yang taat sehingga ikut serta membantu program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Sebagai indikatornya, bagaimana dividen ini bisa tumbuh. Jadi inilah yang terus kita dorong, sebab kalau kriditnya macet tentu akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumenep” tukasnya.

Seperti diketahui, untuk pertengahan tahun 2022 ini, BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sudah menyetorkan Rp 6 miliar 200 juta dividen, dan secara akumulasi sejak BPRS berdiri hingga saat ini deviden yang sudah masuk mencapai kurang lebih Rp 93 Miliar.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan