BONTANG – Pasca kebakaran hebat di kawasan Selambai, Bontang, Oktober lalu, puluhan warga kini kehilangan tempat tinggal dan mengandalkan bantuan sosial sementara.
Melihat situasi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Bontang, Faisal, mengusulkan agar pemerintah kota membuat langkah nyata untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur, bukan sekadar bantuan sementara.
Dalam interupsinya pada Senin (4/11/2024), Faisal menyampaikan kritik terhadap pola bantuan yang selama ini hanya bersifat sementara, seperti sembako dan pakaian. Menurutnya, dukungan berupa pembangunan rumah bagi korban kebakaran harus menjadi prioritas, terutama untuk membantu mereka kembali hidup layak dan mandiri.
“Sudah hampir tiga periode saya di dewan, bantuan yang diberikan sebatas bantuan sosial saja. Belum pernah ada alokasi khusus untuk membangun kembali rumah yang rusak akibat kebakaran,” tegas Faisal.
Faisal mengungkapkan rasa prihatin saat berkunjung langsung ke lokasi kebakaran di Selambai, di mana warga korban kebakaran hanya memiliki pakaian yang melekat di badan sebagai satu-satunya harta yang tersisa. Situasi ini, katanya, seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah agar korban tidak terjebak dalam kesulitan jangka panjang.
“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka hanya punya pakaian yang mereka kenakan. Lalu, berapa lama mereka bisa membangun rumah sendiri jika tidak ada dukungan dari pemerintah?” ungkap politisi Partai Nasdem ini.
Ia pun menegaskan pentingnya regulasi yang dapat mendukung pemberian bantuan pembangunan rumah bagi korban kebakaran, bukan sekadar bantuan konsumsi sementara yang tidak dapat mengatasi kebutuhan dasar mereka secara menyeluruh.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan membuat peraturan yang memungkinkan adanya bantuan khusus untuk pembangunan rumah bagi korban kebakaran. Ini akan lebih efektif daripada terus mengalokasikan dana untuk kegiatan seperti bimbingan teknis yang sering kali tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat,” jelasnya.
Usulan Faisal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran daerah lebih berfokus pada penanganan langsung bagi warga yang terdampak musibah. Ia menilai, regulasi tersebut bisa menjadi solusi berkelanjutan untuk penanganan korban bencana yang kehilangan tempat tinggal, sekaligus memberikan jaminan yang lebih pasti bagi korban agar bisa bangkit kembali.
Selain itu, Faisal juga mendorong agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana secara lebih bijaksana, khususnya untuk bantuan fisik yang berdampak langsung bagi korban bencana, sehingga kebutuhan dasar mereka, terutama tempat tinggal, dapat terpenuhi tanpa kendala.
