BONTANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang tahun 2025 diprediksi akan mengalami penurunan signifikan, dari Rp3,3 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,4 triliun di tahun mendatang.
Penurunan ini memicu kekhawatiran anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, yang meminta penjelasan dari pihak pemerintah daerah terkait penyebabnya.
“Dari penurunan sebesar Rp900 miliar ini, kami akan meminta klarifikasi. Tugas DPRD adalah melakukan pengawasan, dan penurunan sebesar ini sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya, Senin (4/11/2024).
Pria yang akrab disapa Ibe, menduga bahwa tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menjadi salah satu faktor penyebab penurunan anggaran ini. Menurut dia, jika SiLPA tersebut dapat dikelola dengan baik, seharusnya bisa kembali ke angka Rp3,3 triliun.
Dia juga menyoroti pentingnya pengelolaan SiLPA agar tidak hanya berakhir di kas daerah. Ibe menilai bahwa SiLPA yang tinggi mencerminkan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
“SiLPA yang besar menunjukkan ada yang tidak berjalan dengan baik dalam program pemerintah. Kita harus meminimalisir SiLPA untuk memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dalam pandangannya, APBD merupakan hak rakyat dan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai ada dana yang hanya tersimpan di kas daerah. APBD adalah untuk rakyat, jadi seharusnya dibayarkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkas dia.
