BONTANG – Rapat kerja DPRD Kota Bontang pada Senin (4/11/2024) membahas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah penurunan signifikan APBD Bontang untuk tahun 2025, yang diproyeksikan hanya mencapai Rp2,3 triliun, berkurang jauh dari Rp3,3 triliun di tahun 2024.
Penurunan anggaran ini memunculkan sejumlah pertanyaan dari anggota DPRD, yang menilai penting untuk meninjau kembali prioritas alokasi dana, terutama bagi sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Rapat yang digelar, Senin (4/11/2024) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Bontang, Maming, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, serta sejumlah pejabat Pemkot.
Enam fraksi yang hadir, yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS bersama NasDem, dan Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADG), menyampaikan kritik serta usulan untuk memperbaiki prioritas anggaran.
Salah satunya adalah Fraksi Gerindra yang diwakili oleh Heri Keswanto, yang menyoroti rendahnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya, meskipun ada sejumlah program besar yang telah dianggarkan.
“Kami ingin tahu apakah program yang dijalankan sudah efektif dalam meningkatkan PAD, dan bagaimana rencana Pemkot untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran,” ujar Heri dalam rapat tersebut.
Fraksi PKS yang dipimpin oleh Suharno juga menyoroti masalah bencana alam di daerah pesisir, yang menjadi ancaman besar bagi masyarakat yang tinggal di sana. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang dapat mengamankan dana tak terduga yang siap disalurkan ketika terjadi bencana alam.
“Kami meminta pemerintah memprioritaskan pembentukan regulasi yang memastikan dana darurat untuk korban bencana alam di wilayah pesisir,” tambah Suharno.
Maming menyimpulkan bahwa seluruh pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan disusun dalam dokumen resmi untuk diserahkan kepada Pj. Wali Kota untuk ditanggapi lebih lanjut pada kesempatan berikutnya.
Penurunan anggaran ini menjadi perhatian serius dewan, dan mereka berharap pemerintah dapat lebih bijaksana dalam merumuskan prioritas anggaran untuk kepentingan masyarakat Bontang.
