Inilah Dapil Rawan Sengketa Hasil Pemilu dan Dapil Masuk Rawan Money Politik di Bangkalan

BANGKALAN, Limadetik.com — Hari ini rabu 17 April 2019 Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Kota hingga DPR RI berlangsung secera serentak di Indonesia.

Tak terkecuali Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pun telah menggelar Pemilu serentak. Terkait hal itu, Bawaslu Bangkalan telah menyusun indeks kerawanan pemilu 2019 yang digelar hari ini. Potensi kerawanan itu menurut Mustain Saleh ada empat kategori dari enam dapil di Bangkalan.

Melihat dari sisi kerawanan Bawaslu Bangkalan menempatkan, pertama kerawanan money politics, (politik uang) kerawanan bencana, kerawanan sengketa hasil pemilu dan rawan konflik. kerawanan money politics oleh Mustain ada di wilayah kota Bangkalan, Rabu (17/04/2019).

Berdasarkan pengukuran atau indikator yang dilihat Bawaslu adalah dari kondisi ekonomi yang rendah, sehingga banyak yang menunggu untuk mendapatkan jatah dari setiap caleg. “Itu bisa terjadi akibat kondisi ekonomi yang lemah,” ungkapnya.

Pada pengukuran kerawanan bencana ini ada di wilayah Blega, Geger dan Arosbaya. Sebab, kata Mustain Saleh untuk daerah Blega dan Arosbaya sering terjadi banjir. Sementara untuk Geger sering terjadi hujan. “Jadi kita melihatnya berdasrkan kejadian bencana alam yang ada, kemarin saja di Kecamatan Geger sudah ada logistik yang rusak,” katanya.

Adapun indeks kerawanan konflik itu sementra ini ada di wilayah Konang dan Geger, Mustain Saleh menerangkan penekanannya terkait wilayah rawan konflik ini berbeda-beda.

“Pastinya hal ini kita sudah intruksi kepada panwascam cara penekanannya beda, karena pontensi konfliknya juga berbeda,” terangnya.

Kemudian selanjutnya untuk indeks kerawanan sengketa hasil pemilu Bawaslu Bangkalan menyatakan ada di dapil V. Alasannya di dapil V menurut mantan wartawan itu setiap calon yang ada sama-sama memiliki kemampuannya juga besar.

Ditambahkan Musrain, Bawaslu Bangkalan melakukan langkah antisipasi dimulai dari dokumen administrasi harus jelas dan lengkap sehingga jika nantinya ada yang menggugat Bawaslu bisa membuka dokumen resmi dari Bawaslu sendiri.

“Untuk menghindari sengketa yang cukup panjang, kita sudah mempersiapkan dokumen resmi dari Bawaslu RI, jadi kita bisa sengketa cepat, agar tidak berlarut-larut sampai ke MK, sebenarnya kita sudah ada laporan ke RI,” urainya. (ron/yd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here